Dialog Literasi Kebangsaan STIK Angkat Isu Etika Moral dalam Transformasi Birokrasi Polri

 

Jakarta — STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.

Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. 

Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.

Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog. 

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.

Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Tutup Apel Kasatwil 2025, Wakapolri: Titik Awal Ekspektasi Publik Agar Polri Semakin Humanis dan Responsif

 

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menutup kegiatan apel Kasatwil tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 26 November 2025.

Dalam amanatnya, Komjen Dedi mengatakan, apel Kasatwil bukan akhir, melainkan titik awal dari ekspektasi publik agar Polri semakin transparan, humanis, responsif, dan berpegang pada prinsip to serve and protect.

"Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer knowledge, serta evaluasi bersama atas kinerja tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja Polri ke depan," kata Dedi.

Mantan Irwasum Polri ini mengatakan, Polri bukan organisasi anti kritik. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemerhati menjadi dasar bagi Polri untuk berubah menjadi lebih profesional dan dipercaya publik.

Untuk itu, kata Dedi, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unras sebagai ruang partisipasi publik dalam penyusunan Perkap.

Dedi mengatakan, Polri saat ini sedang menyusun Perkap baru terkait penanganan unjuk rasa sebagai bagian dari perubahan Institusi menuju ke arah yang lebih baik.

Untuk itu, kata Dedi, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis.

"Penyusunan Perkap dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan masukan dari koalisi masyarakat sipil, pakar, akademisi, serta berbasis studi komparatif, termasuk rencana referensi ke Inggris untuk memperdalam konsep code of conduct," katanya.

Eks Kadiv Humas Polri ini mengatakan, pada Januari akan dilaksanakan studi komparatif ke Inggris untuk mendalami lima siklus dalam bertindak yang menjadi standar di kepolisian di negara tersebut.

Aturan baru nantinya akan menggantikan pola tiga tahapan (hijau–kuning–merah) menjadi lima tahapan dengan enam cara bertindak.

"Mengarahkan bahwa setiap komandan lapangan wajib membuat laporan terperinci mengenai cara bertindak dalam lima tahapan unras dalam bentuk decision log sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan profesionalisme penanganan unras ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan para Kapolres adalah calon pemimpin Polri di masa depan, sehingga perubahan Polri kearah yang lebih baik ditentukan oleh kualitas SDM yang mengisinya.

"Mengajak seluruh jajaran berpikir kritis dalam menghadapi masalah serta memastikan penyelesaian berbasis kajian dan fakta di lapangan," ucapnya.

Mengambil pembelajaran dari Agustus Kelabu dan Black September, khususnya terkait kelayakan tenda personel di lapangan, yang harus diperbaiki agar lebih layak bagi pergantian pasukan yang berlangsung hingga satu bulan.

Prototipe tenda baru telah dirumuskan melalui studi komparatif, lebih manusiawi, dan tidak panas, dan akan didistribusikan bertahap ke seluruh satuan wilayah.

Terakhir, ia pun mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja satu tahun terakhir dan menekankan pentingnya menyamakan visi sejalan dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins yang mencerminkan perubahan nyata dan terukur.

Pelayanan Polri Terhadap Unjuk Rasa Lebih Adaptif, Wakapolri: “Semua Berbasis Kajian, Riset, dan Masukan Publik

 

Jakarta — Polri tengah merumuskan ulang model serta standar pelayanan terhadap pengunjuk rasa agar lebih humanis, profesional, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pembaruan ini dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian multidisipliner, masukan publik, serta studi komparatif ke luar negeri.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh pendekatan yang disusun berlandaskan visi hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak warga negara.

“Penyampaian pendapat di muka publik adalah hak konstitusional. Karena itu, pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang agar lebih adaptif, humanis, dan tetap menjaga keamanan. Semua harus berbasis kajian, riset, dan masukan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Wakapolri, Polri tidak ingin terburu-buru menetapkan regulasi baru yang diberlakukan secara nasional. Proses penyusunannya tetap melibatkan koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan para pakar.

“Kami tidak ingin membuat aturan secara tergesa-gesa. Semua masukan dari masyarakat sipil, akademisi, serta hasil studi komparatif akan kami rangkum terlebih dahulu. Ini komitmen kami untuk menghasilkan regulasi yang benar-benar tepat,” tegasnya.

Pada Januari mendatang, tim akan melakukan studi ke Inggris untuk mempelajari Code of Conduct terkait pengendalian massa. Model tersebut terdiri dari lima tahap mulai analisis awal hingga konsolidasi, lengkap dengan aturan “do and don’t” bagi setiap jenjang petugas.

“Studi komparatif di Inggris sangat penting untuk melihat bagaimana best practice diterapkan. Kita ingin memastikan setiap tindakan di lapangan sesuai standar internasional dan tetap menghormati hak masyarakat,” tutur Wakapolri.

Perubahan internal Polri juga terus berlangsung. Jika sebelumnya sistem pengendalian unjuk rasa mengenal 38 tahap, kini disederhanakan menjadi lima fase yang lebih terukur, diterapkan bersama enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 dan standar HAM sebagaimana diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.

Wakapolri menegaskan perlunya mekanisme evaluasi berjenjang pada setiap tindakan kepolisian.

“Setiap komandan wajib melaporkan progres, analisis tindakan, dampaknya, hingga evaluasi akhir. Ini menjadi pegangan agar kita bisa memperbaiki diri. Organisasi tidak akan berubah jika manusianya tidak berubah,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan berbasis riset dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Perubahan organisasi tidak bisa hanya berbasis pengalaman. Harus ada filsafat ilmu, logika, kajian empiris, dan riset. Kritik, saran, dan koreksi dari masyarakat adalah input penting bagi kami,” ujar Komjen Dedi.

Dalam kegiatan tersebut, Polri turut melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir di antaranya Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty International Indonesia, serta perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dari proses penyusunan model pelayanan yang lebih partisipatif dan transparan.

Polri juga mencatat sejumlah kendala lapangan, seperti keterbatasan alat dan sumber daya di beberapa wilayah. Namun, semua temuan tersebut menjadi masukan untuk perbaikan SOP dan penguatan koordinasi pengamanan pada masa mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik, khususnya pengamanan unjuk rasa, benar-benar responsif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Inilah semangat transformasi yang diamanatkan Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri.

Polri Perkuat Model Pelayanan Unjuk Rasa Berbasis Standar HAM Internasional, Wakapolri: “Kita Sesuaikan dengan Best Practice Negara Maju

 

Jakarta — Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.

Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap — mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.

“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.

Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.

Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.

Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.

“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.

Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.

“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.

Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.

“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri.

Polantas Menyapa Satlantas Polres Madiun Kota Ajak Warga Bangun Kesadaran Berlalu Lintas

 

Kamıs, 27 November 2025

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Madiun Kota menggelar kegiatan “Polantas Menyapa Masyarakat” sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas di lingkungan masyarakat. 

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 27 November 2025 tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang turut hadir.

Dalam agenda ini, personel Satlantas Polres Madiun Kota memberikan edukasi tertib berlalu lintas, mulai dari pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, etika berkendara, hingga upaya mencegah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Kasatlantas Polres Madiun Kota, AKP Nanang Cahyono, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah humanis kepolisian untuk lebih dekat dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong tumbuhnya budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Keselamatan jalan bukan hanya tugas polisi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Dengan pendekatan dialogis dan edukatif, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan Polantas dengan masyarakat serta menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan di Kota Madiun.

7 Atpol Negara Sahabat Hadiri Apel Kasatwil Polri 2025, Komitmen Wujudkan Keamanan Global

 

Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global. 

Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis. 

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. 

Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. 

"Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak  kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).

Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda sslama tiga hari ke depan. 

"Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit.

Polri Peragakan Model Pelayanan Unjuk Rasa Terbaru pada Apel Kasatwil 2025, Dirsamapta: “Semua Tindakan Harus Sesuai Prosedur dan Berbasis HAM

 

Jakarta — Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa dalam rangka Apel Kasatwil Tahun 2025, sebagai bentuk kesiapan operasional dan penyegaran SOP dalam pengendalian massa yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia. Peragaan yang dilakukan oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri tersebut memperlihatkan secara utuh lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari situasi tertib hingga eskalasi rusuh berat, berikut langkah-langkah kepolisian yang harus dilakukan pada setiap tahap.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib menjelaskan bahwa model pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama, dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.

“Peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan menghormati hak-hak warga. Itulah standar pelayanan yang wajib diterapkan di seluruh satuan wilayah,” tegas Brigjen Ngajib.

Dalam kegiatan tersebut, Polri memeragakan tata cara pelayanan unjuk rasa berdasarkan lima tingkat eskalasi:

1. Tertib – Massa patuh imbauan dan kegiatan masyarakat tetap berjalan lancar. Petugas menerapkan kehadiran polisi sebagai tindakan pencegahan (deterrent) serta imbauan lisan.

2. Kurang Tertib – Massa mulai mengejek, provokasi ringan, dan tidak mengindahkan imbauan. Petugas menerapkan kendali tangan kosong lunak dan negosiasi oleh Kapolres sebagai pengendali taktis.

3. Tidak Tertib – Massa mulai melempar, melakukan pembakaran lokal, atau gangguan yang menyebabkan luka ringan. Petugas melakukan kendali tangan kosong keras dan pendorongan dengan meriam air (AWC).

4. Rusuh – Massa melakukan kekerasan, perusakan, serangan fisik, dan penutupan jalan secara masif. Petugas menerapkan penggunaan senjata tumpul, gas air mata, atau alat non-mematikan sesuai standar.

5. Rusuh Berat – Situasi meningkat hingga memerlukan lintas ganti ke satuan Brimob atau penanganan oleh tim Raimas jika tidak tersedia PHH Brimob.

Menurut Brigjen Ngajib, penyederhanaan prosedur dari 38 tahap menjadi lima fase membuat pola pelayanan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh petugas, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kita ingin seluruh Kasatwil memahami bahwa respons kepolisian tidak boleh reaktif. Ia harus melalui tahapan yang jelas, dengan evaluasi pada setiap tindakan. Inilah bentuk modernisasi pengendalian massa yang akuntabel,” ujarnya.

Peragaan tersebut memperlihatkan keterlibatan terpadu berbagai fungsi kepolisian, seperti:

- Sabhara sebagai Dalmas awal,

- Propam sebagai pengawas tindakan dan kepatuhan prosedur,

- Lalu Lintas untuk pengaturan arus,

- Reskrim dalam identifikasi provokator dan pelaku pidana,

- Intelkam untuk penggalangan massa,

- Humas melakukan dokumentasi dan publikasi,

- K-9 untuk sterilitas area,

- serta tim negosiator bersertifikasi untuk meredam eskalasi.

Teknologi baru juga ditampilkan, seperti helm Dalmas dengan konektor suara yang memungkinkan instruksi didengar hingga radius 2 km, serta penggunaan drone dalam pengambilan keputusan taktis.

Brigjen Ngajib menegaskan bahwa tujuan utama peragaan ini adalah menyamakan persepsi seluruh Kasatwil dalam memberikan pelayanan unjuk rasa yang humanis namun tetap tegas.

“Pelayanan unjuk rasa bukan sekadar pengamanan, tetapi pelayanan publik. Kita wajib memastikan massa dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, dan negara tetap hadir menjaga ketertiban umum secara proporsional,” ujar Dirsamapta.

Ia menambahkan bahwa kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penguasaan lapangan menjadi kunci sukses aparat di era sekarang.

“Kapolres harus dikenal oleh masyarakatnya. Semakin baik hubungan polisi dengan warga, semakin kecil potensi eskalasi unjuk rasa meningkat,” tutup Brigjen Ngajib.

Polri Undang Kepolisian Hong Kong, Pelajari Model Penanganan Aksi Massa

Jakarta - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air.

"Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).

Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik.

"Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat," jelasnya.

Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional.

"Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga," terang Jenderal Sigit.

Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan.

"Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan," tutur Sigit.

Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.

"Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya.

Polres Madiun Kota Berikan Pelayanan Humanis dalam Aksi Damai Aliansi BEM Madiun

 

Kota Madiun – Aliansi BEM Madiun menggelar aksi simbolis menolak KUHAP baru di kawasan Alun-Alun Kota Madiun, Rabu (26/11/2025) sore.

Aksi berlangsung damai di depan Patung Kolonel Marhadi dengan melibatkan sekitar 25 mahasiswa dari berbagai kampus, antara lain BEM UMMAD, BEM UNMER, BEM STIKES, dan BEM STAIM.

Aksi yang dipimpin Presiden BEM UMMAD, Maikel Jeksen, dimulai pukul 16.20 WIB hingga 17.15 WIB. 

Dalam orasinya, Aliansi BEM Madiun menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPR RI dan Kemenkumham membuka kembali pembahasan KUHAP secara transparan serta meminta Presiden menunda implementasi KUHAP hingga melalui evaluasi menyeluruh.

Selain menyampaikan orasi, mahasiswa juga menyuarakan aspirasi melalui pembacaan puisi, aksi teatrikal, dan pembagian selebaran kepada masyarakat sekitar.

Wakapolres Madiun Kota, Kompol Dr. I Gusti Agung Ananta P., S.H., S.I.K., M.H., yang memimpin langsung pelayanan terhadap aksi damai, memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif.

“Polres Madiun Kota memastikan setiap suara dapat disampaikan dengan aman, nyaman, tertib, dan humanis,” ujarnya.

Sebanyak 63 personel gabungan Polres Madiun Kota diterjunkan untuk memberikan pelayanan aksi damai, sehingga jalannya aksi berlangsung lancar tanpa gangguan.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto, S.I.K., menegaskan bahwa Polri berkomitmen memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat, termasuk mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami menghargai setiap bentuk penyampaian pendapat sebagai bagian dari hak demokratis. 

Polres Madiun Kota memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan aman, tertib, dan humanis. Kami juga mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas kota kita bersama,” tegasnya.

Aksi berakhir dengan damai dan mahasiswa nampak senang berfoto bersama petugas.(hms).

SPN Polda Jatim Gelar Lomba Presentasi Hasil Pembelajaran Live In

MOJOKERTO – Suasana Aula Bhayangkara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur terasa berbeda pada Selasa (25/11/2025) pagi. 

Para siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri T.A. 2025 tampak antusias memaparkan hasil pembelajaran mereka.

​Hari itu, SPN Polda Jatim menggelar kompetisi presentasi hasil pembelajaran Live In, sebuah metode pembelajaran di mana calon anggota Polri terjun dan tinggal langsung bersama masyarakat.

​Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian Latihan Kerja (Latja) dan Live In yang telah dilaksanakan pada 3 hingga 8 November 2025 lalu. 

Sebelumnya, sebanyak 247 siswa disebar ke Lima Polres jajaran Polda Jatim, yakni Polres Blitar Kota, Polres Kediri, Polres Nganjuk, Polres Lamongan, dan Polres Gresik. 

Selama periode tersebut, para siswa menjalani Lima hari Latja teknis kepolisian dan satu hari Live In untuk menyelami kehidupan sosial warga.

​Meski durasi Live In terbilang singkat, antusiasme para siswa dalam mempresentasikan hasil observasi mereka sangat tinggi. 

Di hadapan dewan juri, mereka menyajikan data komprehensif melalui video dokumenter, slide paparan menarik, hingga laporan tertulis yang mendalam.

​Kualitas penilaian pun tak main-main. Dewan juri dipimpin langsung oleh Kepala SPN Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K., didampingi Wakil Kepala SPN AKBP Dody Indra Eka Putra, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU), Komandan Batalyon (Danyon) Pengasuh, hingga Tim PID SPN Polda Jatim.

​Rangkaian lomba dibuka oleh Kepala Korps Siswa (Kakorsis), AKBP Agung Setyono, S.S., M.H. 

Dalam sambutannya, AKBP Agung menegaskan bahwa kompetisi ini bukan sekadar adu visual presentasi, melainkan uji substansi karakter calon Bhayangkara.

AKBP Agung mengatakan kegiatan lomba ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana para siswa mampu menyerap nilai-nilai kehidupan di tengah masyarakat. 

"Penilaian kami sangat ketat, meliputi aspek adaptasi sosial, bagaimana disiplin dan sikap mereka saat berbaur dengan warga, hingga inisiatif sosial yang mereka lakukan," ujar AKBP Agung.

​Ia menambahkan, poin krusial lainnya adalah kepemimpinan, kualitas laporan tertulis, serta kemampuan public speaking dalam presentasi akhir.

​"Seorang Polisi modern harus mampu menganalisa masalah sosial dan menyampaikannya dengan baik," imbuhnya.

​Setelah melalui sesi presentasi yang ketat dan tanya jawab kritis antara peserta dengan dewan juri, akhirnya terpilih Tiga regu dengan nilai tertinggi. 

Prestasi tersebut diraih oleh Regu Live In Peleton 2 Kompi A, Regu Live In Peleton 2 Kompi B, dan Regu Live In Peleton 2 Kompi C.

​Para pemenang dijadwalkan akan menerima penghargaan berupa piagam dan trofi yang akan diserahkan pada momen sakral 'Malam Pengantar Tugas', sekira bulan Desember 2025 mendatang.

​Menutup kegiatan, Kepala SPN Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K., memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh siswa. 

Kombes Agus menekankan bahwa satu hari pelaksanaan Live In memiliki dampak jangka panjang bagi pembentukan karakter polisi yang humanis.

​"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa atas kelancaran dan kesuksesan pembelajaran di lima Polres jajaran. Meskipun Live In hanya satu hari, namun esensinya sangat dalam," ungkap Kombes Pol Agus.

Ka SPN Polda Jatim ini menegaskan kegiatan Live In diharapkan mampu menumbuhkembangkan nilai-nilai empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial para siswa yang kelak akan dilantik menjadi anggota Polri.

​Kombes Agus mengingatkan, dengan terlibat langsung dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, para siswa sedang belajar menjadi seorang Bhayangkara yang peka dan empati.

​"Di lapangan kita dituntut menerapkan komunikasi efektif dan kerja sama tim. Lebih dari itu, setiap pengambilan keputusan harus berbasis nilai empati moral dan etika profesi. Inilah bekal siswa saat nanti benar-benar bertugas melayani masyarakat," pungkasnya. (*)

Operasi Zebra Semeru Polres Pelabuhan Tanjungperak Ramp Check Angkutan Umum dan Tes Urine Sopir

TANJUNGPERAK - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Tanjung Perak melaksanakan kegiatan ramp check kendaraan bus di Terminal Wisata Religi Ampel, Jalan Pegirian, Surabaya. 

Kegiatan ini digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025.

Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Syafudin Rodji memimpin langsung ramp check melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Selain memeriksa kondisi kendaraan, Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan pengemudi dan test urine dengan melibatkan tim medis dari Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjungperak. 

Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Syafudin Rodji melalui Kasi Humas Iptu Suroto, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah wajib untuk menjamin keselamatan. 

"Kami ingin memastikan setiap pengemudi berada dalam kondisi prima dan tidak terpengaruh zat berbahaya ketika mengemudikan bus. Keamanan penumpang adalah prioritas kami,” ujar Iptu Suroto,Rabu (26/11).

Selain pemeriksaan pengemudi, petugas juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan bus.

Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat-surat, kondisi ban, sistem pengereman, lampu, reflektor, serta komponen keselamatan lainnya. 

“Setiap kendaraan harus benar-benar layak jalan. Kami tidak ingin ada bus yang beroperasi tanpa standar keselamatan yang baik karena hal itu berpotensi menimbulkan kecelakaan,” imbuh Iptu Suroto.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ramp check ini merupakan bagian dari langkah preventif Ops Zebra Semeru 2025 untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Harapan kami, pemeriksaan rutin seperti ini mampu menurunkan risiko kecelakaan dan meningkatkan disiplin para pengemudi. Kegiatan hari ini berjalan aman, tertib, dan tanpa kejadian menonjol,” tutup Iptu Suroto.(*)

Polisi Masifkan Patroli Malam di Zona Terdampak Erupsi Gunung Semeru

 

LUMAJANG – Kehadiran aparat kepolisian di wilayah terdampak erupsi Semeru, khususnya Desa Supiturang, terus memberikan rasa aman bagi warga yang rumahnya ditinggalkan akibat mengungsi. 

Patroli dialogis yang dilakukan jajaran Sat Brimob Polda Jawa Timur bersama Polres Lumajang, pada Rabu (26/11/2025) malam, mendapat apresiasi dari masyarakat.

Ahmad Khoironi, warga Dusun Umbulan, Desa Supiturang, Lumajang, mengungkapkan rasa syukurnya atas penjagaan yang dilakukan Polisi di tengah kondisi darurat.

“Alhamdulillah sangat membantu karena di sini rata-rata sudah mengungsi. Masih ada sebagian yang belum, jadi kehadiran Polisi sangat membantu. Takutnya ada oknum yang coba masuk atau bagaimana, jadi terasa aman,” ujarnya.

Khoironi menjelaskan bahwa dirinya sesekali kembali ke rumah untuk memeriksa kondisi barang-barang ketika cuaca dirasa aman. 

Apalagi, listrik di wilayah itu sempat padam secara tiba-tiba sehingga membuat warga khawatir.

“Kami mengungsi, cuma kadang kalau cuaca aman kami pulang sebentar buat lihat rumah. Semalam kami jaga di jalan karena lampu hidup, sekarang lampu mati jadi saya lihat-lihat," ujar Khoirini.

Ia juga mengatakan kehadiran aparat keamanan dalam situasi darurat sangat diperlukan.

"Dengan adanya bapak-bapak kepolisian ini memang sangat membantu, memberi rasa aman,” katanya.

Khoirini mengaku banyak barang berharga yang tertinggal di rumah karena tidak ada tempat untuk mengungsikannya. 

“Bukan banyak lagi, memang tidak diangkut. Tidak ada tempat,” tambahnya.

Wadanyon B Pelopor Sat Brimob Polda Jatim, Kompol A. Munir, menjelaskan bahwa patroli malam yang dilakukan merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan warga agar harta benda yang tertinggal tetap aman.

“Malam ini kita gabungan dari Satuan Brimob Pelopor dengan Polres Lumajang melaksanakan patroli dialogis menyasar rumah-rumah warga yang masih ditinggalkan. Termasuk barang-barang berharga yang berpotensi menjadi ancaman tindak kriminal,” jelas Kompol Munir.

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan sejumlah rumah yang masih menyimpan barang berharga namun dalam keadaan terkunci, serta beberapa warga yang memilih berjaga secara swadaya demi melindungi rumah dan lingkungan sekitar.

Selain itu, petugas juga menemukan hewan ternak milik warga yang masih berada di kandang karena belum ada tempat untuk dipindahkan. 

“Tadi ditemukan ternak ayam petelur milik warga, masih ratusan ekor, dan dalam keadaan hidup,” tambahnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa patroli tidak hanya dilakukan sekali, melainkan secara berkala, terutama pada waktu-waktu rawan ketika warga sedang beristirahat.

“Patroli gabungan dari Sat Brimob Polda Jatim dan Polres Lumajang tidak hanya sekali, namun dilaksanakan secara berkala pada jam-jam rawan," kata Kombes Pol Abast.

Ia menjelaskan tujuan patroli itu agar warga merasa nyaman dan tahu bahwa kepolisian merespons apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Kombes Pol Abast juga mengatakan, Polda Jatim telah mengerahkan sebanyak satu SST atau 21 personel Sat Brimob dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk memaksimalkan jangkauan patroli di desa terdampak.

Dengan kehadiran Polisi yang terus memantau situasi, warga Desa Supiturang merasa lebih tenang meski harus meninggalkan rumah mereka akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Semeru. 

"Patroli rutin ini menjadi upaya nyata kepolisian dalam menjaga situasi tetap aman dan mencegah terjadinya tindak kriminal selama masa tanggap darurat," pungkasnya. (*)

Polres Kediri Salurkan Puluhan Karung Semen Dukung Pembangunan Masjid

KEDIRI - Polri Untuk Masyarakat ternyata bukan hanya slogan semata.

Hal itu juga diwujudkan oleh jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur (Jatim).

Kali ini Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji menyerahkan puluhan karung semen kepada takmir Masjid Baitul Ghufron di Dusun Prambatan, Desa/Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. 

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan untuk mempercepat pembangunan sarana ibadah yang sedang berlangsung.

Takmir Masjid Baitul Ghufron, M. Khulum, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Polres Kediri terhadap kebutuhan rumah ibadah di wilayah mereka.

"Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu pembangunan masjid kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Kediri dan jajaran, yang membuat kami merasa diperhatikan," ujar M. Khulum, Selasa (25/11).

Ia menyampaikan harapan agar program seperti ini dapat terus berlanjut sehingga Polres Kediri Polda Jatim tetap menjadi sahabat yang hadir membawa manfaat bagi warga kapan pun dibutuhkan.

Sementara itu Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji menegaskan bahwa dukungan terhadap fasilitas ibadah merupakan bagian dari komitmen Polres Kediri Polda Jatim dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

"Terima kasih atas sambutan hangat warga Dusun Prambatan. Semoga bantuan ini bisa memberi manfaat dan menjadi bagian dari gotong-royong kita untuk membangun sarana ibadah serta menjaga hubungan baik antara Polri dan masyarakat," ungkap AKBP Bramastyo Priaji. (*)

Kapolri Pimpin Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, Komitmen Moral dalam Transformasi Polri

 

Bogor - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, sebuah prosesi sakral yang menjadi rangkaian utama dalam Apel Kasatwil 2025. Kegiatan ini digelar di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, dengan melibatkan seluruh unsur kepemimpinan operasional Polri.

Renungan yang berlangsung dalam suasana gelap dan diterangi ribuan obor itu diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, para Kapolda, para Karo Ops, serta Kapolres dari seluruh Indonesia, total lebih dari 600 peserta sesuai susunan formasi resmi kegiatan.

Para peserta membentuk lima lingkaran konsentris mengelilingi api unggun utama, menggambarkan soliditas dan persatuan seluruh jajaran Polri dalam menjaga nilai-nilai integritas. Lingkaran inti diisi oleh PJU Mabes Polri dan Kapolda, disusul Karo Ops, Kapolresta, dan ratusan Kapolres yang mengelilingi titik api dengan khidmat.

Memasuki puncak acara, Kapolri memimpin pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara, sebuah komitmen moral untuk memperkuat arah transformasi Polri. Dengan lantang, Kapolri mengucapkan:

“Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji Merah Putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, Kami, Ksatria Bhayangkara, berikrar... Membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat."

Ikrar tersebut diikuti serempak oleh seluruh Kapolda, Karo Ops, dan Kapolres, menciptakan gema komitmen bersama yang memenuhi area renungan. Kapolri menegaskan bahwa ikrar ini merupakan kompas moral Polri untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.

Dalam penutup ikrarnya, Kapolri kembali menekankan tekad kolektif Polri:

"Demi seluruh rakyat Indonesia, demi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia… Kami berjanji untuk setia pada ikrar kami. Kami tegak, kami siap, kami setia.”

Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini dirancang sebagai momen refleksi mendalam, diiringi visual sejarah perjuangan Komjen Pol (P) M. Jasin yang ditampilkan pada layar LED sebagai simbol keberanian moral dan keteguhan prinsip. Seluruh rangkaian menegaskan bahwa Polri memasuki babak baru perubahan yang menempatkan integritas, keberanian moral, dan pelayanan masyarakat sebagai fondasi utama.

Acara ditutup dengan Kapolri berjabat tangan dengan seluruh jajaran sebagai peneguhan solidaritas korps dan tekad memperkuat kepercayaan publik.

Dengan digelarnya Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini, Polri menegaskan kesiapannya untuk membangun institusi yang bersih, berani, melayani, dicintai, dan dipercaya masyarakat.

Polantas Menyapa” Satlantas Polres Madiun Kota

Kota Madiun -

Rabu, 26 November 2025, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Madiun Kota kembali menggelar program rutin “Polantas Menyapa” di lingkungan Satpas Satlantas Polres Madiun Kota. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh anggota satlantas polres Madiun Kota sebagai bentuk pelayanan humanis dan edukatif kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak serta pemohon layanan SIM.

Dalam kegiatan tersebut, AKP Nanang Cahyono memberikan edukasi dan informasi mengenai alur pengurusan berkas, termasuk tata cara pendaftaran, kelengkapan dokumen, serta tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh para pengunjung Satpas. Melalui pendekatan komunikatif, petugas memberikan penjelasan secara detail agar masyarakat lebih memahami prosedur pelayanan, sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan tanpa kebingungan.

AKP Nanang Cahyono menegaskan bahwa kegiatan “Polantas Menyapa” merupakan salah satu upaya Satlantas Polres Madiun Kota untuk menghadirkan polisi yang lebih dekat, responsif, dan informatif kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap pemohon mendapatkan informasi yang jelas. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat mengurus berkas secara mandiri dan sesuai prosedur. Pelayanan yang baik dimulai dari komunikasi yang baik,” ujarnya di hadapan pengunjung Satpas.

Masyarakat yang hadir menyambut positif kegiatan ini. Selain merasa terbantu dengan penjelasan alur pengurusan berkas, mereka juga mendapatkan informasi tambahan terkait kepatuhan administrasi, termasuk pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Program “Polantas Menyapa” akan terus digelar secara berkala sebagai wujud komitmen Satlantas Polres Madiun Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan edukatif dan humanis.

Tim Percepatan Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Berbagai Ormas dan LSM

Jakarta — Tim Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dan sesi penyampaian pendapat bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil pada Selasa (25/11/2025) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam doorstop usai pertemuan, Wakil Ketua Komite, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Komite, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, memaparkan poin-poin utama diskusi yang berlangsung sepanjang hari.

Prof. Yusril menjelaskan bahwa Komite menerima sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi, kritik, hingga masukan konstruktif terkait reformasi kepolisian.

“Agenda hari ini diisi dengan menerima delegasi berbagai ormas dan LSM yang menyampaikan aspirasi, saran, serta kritik kepada Komite Percepatan Reformasi Polri,” ujar Prof. Yusril.

Ia merinci bahwa kelompok pertama yang diterima Komite adalah Gusdurian, Setara Institute, dan FKUB. Ketiga kelompok tersebut menyoroti penanganan kasus-kasus konflik keagamaan serta dugaan ketidakadilan bagi kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah, terutama dalam penerapan penegakan hukum berbasis pidana di sejumlah daerah.

Kemudian, Komite juga berdialog dengan organisasi yang fokus pada isu pendampingan korban dan kekerasan, yaitu YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PBHI, serta Vox Populi Institute Indonesia. Kelompok ini menyampaikan kritik dan masukan terkait regulasi yang mengatur Polri, termasuk aspek operasional, Peraturan Polri, serta implementasi KUHP dan KUHAP baru.

“Seluruh masukan tersebut akan kami pelajari, kami diskusikan, dan nantinya akan kami rangkum sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden,” tegas Yusril.

“InsyaAllah, Komite bekerja optimal dalam menyerap aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat.”

Setelah itu, Prof. Jimly memberikan gambaran mengenai pola kerja dan agenda Komite dalam beberapa hari ke depan.

“Kami membagi tugas menjadi tiga grup. Hari ini giliran Pak Yusril memimpin pertemuan dengar pendapat. Besok pagi kami bertemu para pimpinan organisasi pers, siangnya dengan para aktivis dan lawyer, dan sorenya dengan LSM yang bergerak di bidang pertambangan dan konflik agraria,” jelas Jimly.

Ia menambahkan bahwa rangkaian pertemuan akan berlangsung hingga 9 Desember sebelum Komite menggelar rapat internal untuk merumuskan rekomendasi final.

“Setelah seluruh proses dengar pendapat selesai, kami akan mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap dan langkah reformasi kebijakan. Jika menyangkut perubahan undang-undang, akan kami dorong menjadi RUU. Jika hanya operasional, akan langsung kami rekomendasikan ke internal Polri,” tuturnya.

“Pendapat resmi Komite akan disampaikan setelah keputusan bersama pada bulan kedua.”

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah strategis Tim Percepatan Reformasi Polri dalam menghimpun pandangan dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat agenda reformasi di tubuh Kepolisian.

Pengungkapan Pemilik Ekstasi di Tol Lampung, Bareskrim Polri Tetapkan MR sebagai Tersangka*

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kepemilikan ratusan ribu butir ekstasi yang ditemukan dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol KM 136B Sumatera–Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 25 November 2025 di Gedung Awaloedin Djamin, Lantai 1, Bareskrim Polri.

Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunario, S.I.K., M.H., memaparkan kronologi awal kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan sebuah mobil Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi D 1160 UN. Saat petugas melakukan penanganan pertama, ditemukan enam tas berisi ratusan ribu butir ekstasi di dalam kendaraan tersebut.

“Saya akan menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan tentang kejadian laka lantas di Jalan Tol KM 136B Sumatera-Lampung, yang mana mobil tersebut adalah X-Trail dengan nomor polisi D 1160 UN, warna hitam. Pada saat itu, di dalam kendaraan tersebut ditemukan ratusan ribu ekstasi,” ujar Kombes Pol Sunario.

Pada awal penanganan, pengemudi kendaraan tidak ditemukan. Setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, aparat berhasil mengungkap identitas sekaligus menangkap pemilik ekstasi tersebut, yakni MR (43), seorang residivis kasus narkoba.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas 194.631 butir ekstasi utuh serta 3.869 gram ekstasi berbentuk bubuk.

“Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, kita berhasil mengungkap pengemudi sekaligus pemilik ekstasi tersebut. Tersangka adalah MR, umur 43 tahun, residivis narkoba,” ungkapnya.

Sunario menambahkan bahwa MR merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Tangerang. MR diperintahkan oleh seseorang berinisial U untuk berangkat ke Palembang mengambil barang tersebut. Ia berangkat bersama istrinya dan menginap di sebuah hotel sebelum menerima enam tas berisi ekstasi yang ditinggalkan di dalam mobil Terios yang tidak terkunci.

Setelah memindahkan seluruh tas ke mobil X-Trail, MR mengantar istrinya ke Bandara Palembang sebelum kembali ke hotel. Dalam perjalanan menuju Jakarta, kendaraan MR kehabisan bahan bakar sehingga meminta bantuan petugas tol. Tak lama kemudian, sekitar pukul 05.40 WIB, terjadilah kecelakaan yang mengungkap seluruh isi kendaraan.

Petugas tol, anggota PJR, dan anggota TNI yang sedang BKO menemukan enam tas berisi ekstasi tersebut. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa barang itu rencananya akan diedarkan di Jakarta.

Terkait penemuan sebuah lencana di dalam mobil, Sunario menegaskan bahwa lencana tersebut bukan lencana resmi Polri.

“Lencana resmi memiliki ciri khusus dan nomor seri terregister. Lencana yang ditemukan tidak memiliki nomor seri dan bukan milik Polri. Jadi sejauh ini tidak ada keterlibatan oknum anggota Polri,” tegasnya.

Penyidik masih memburu U selaku pengendali serta pemilik mobil Terios yang mengantarkan barang tersebut. Jalur distribusi barang ke Palembang juga masih dalam proses penyelidikan.

Mengenai penyebab kecelakaan, Sunario menjelaskan bahwa MR sebelumnya menggunakan sabu dan diduga kelelahan karena insiden terjadi sekitar pukul 05.00 pagi.

“Yang jelas MR sebelumnya menggunakan sabu dan kemungkinan kelelahan,” ujarnya.

Saat ini penyidikan terus berjalan untuk membongkar jaringan pengedar ekstasi berskala besar tersebut. Bareskrim Polri menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba hingga ke akar jaringan pengendali.

Operasi Zebra Semeru Polres Jember Maksimalkan Edukasi Tertib Lalin

JEMBER – Operasi Zebra Semeru 2025, telah memasuki minggu pertama.

Polres Jember Polda Jatim terus memaksimalkan edukasi dan imbauan langsung kepada masyarakat untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas.

Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra melalui Kasat Lantas AKP B. Bagas Simamarta menyampaikan hal itu dilakukan oleh Satlantas Polres Jember Polda Jatim sebagai upaya Polri untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas.

Selain itu kata AKP Bagas, edukasi juga untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli pada keselamatan diri sendiri dan orang lain.

"Operasi Zebra Semeru 2025 bukan sekadar kegiatan penegakan hukum, namun juga langkah preventif untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa di jalan raya," jelas AKP Bagas, Selasa (25/11).

Kasatlantas Polres Jember itu berharap masyarakat benar-benar sadar bahwa keselamatan berkendara bukan hanya tentang menghindari tilang. 

AKP Bagas menegaskan, peraturan lalu lintas dibuat untuk melindungi semua pengguna jalan.

"Mari sayangi diri, keluarga, dan orang lain dengan berkendara tertib dan penuh tanggung jawab,” tegas AKP Bagas.

Ia juga menambahkan bahwa Polres Jember Polda Hatim mengutamakan pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif, namun tetap akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

"Kami beri penindakan jika terbukti melanggar dengan potensi memicu kecelakaan seperti tidak memakai helm, berkendara ugal-ugalan, melawan arus, hingga pengemudi di bawah umur," terang AKP Bagas.

Melalui Operasi Zebra Semeru 2025,AKP Bagas berharap angka kecelakaan dapat ditekan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. (*)

Guru BK Jadi Garda Terdepan: Densus 88 AT Polri dan Disdik DKI Jakarta Bersatu Lawan Kekerasan dan Radikalisme di Sekolah

Jakarta, 25 November 2025 - Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas bagi 400 Guru Bimbingan Konseling (BK) SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan aman dan bebas dari kekerasan maupun paparan paham radikal.

"Sekolah perlu menjadi benteng nilai kebangsaan dengan memastikan seluruh warganya—guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik—berperan aktif menjaga lingkungan belajar dari pengaruh intoleransi, kekerasan, serta konten negatif digital," kata Dr. Nahdiana, S.Pd., M.Pd., Kadisdik Prov. DKI Jakarta.

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakilkan oleh Kombespol Moh Dofir, S.Ag., M.H., sebagai Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, menegaskan bahwa perundungan (bullying) tidak boleh lagi dianggap masalah ringan. "Bullying, trauma, dan kerentanan ekstremisme harus ditangani sejak dini," ujarnya.

Dr. Naomi Soetikno, S.Psi., M.Pd., Psikolog, menekankan bahwa memahami dinamika psikologis anak adalah fondasi penting dalam menangani kerentanan yang berpotensi dimanfaatkan kelompok radikal. "Guru BK diharapkan mampu menjadi early detector terhadap kondisi psikologis siswa," katanya.

Prima Dea Pangestu, M.Pd., perwakilan kementerian PPPA, menegaskan bahwa guru BK memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, pencegahan eksploitasi, serta penguatan sikap moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Solahudin, Akademisi & Peneliti jaringan Teror, menyoroti bahwa anak-anak saat ini hidup dalam dua dunia sekaligus fisik dan virtual di mana dunia virtual menyimpan ancaman yang lebih sulit dilihat oleh orang tua maupun guru.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sekolah sebagai ruang aman dan bebas ekstremisme, serta meningkatkan kemampuan guru BK dalam mendeteksi dini dan mencegah kekerasan dan radikalisme di lingkungan pendidikan.

Polres Lumajang Dampingi Anak-anak Pengungsi Semeru: Beri Hiburan dan Pulihkan Trauma

LUMAJANG - Upaya pemulihan psikologis bagi anak-anak pengungsi erupsi Gunung Semeru terus dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) Polres Lumajang, Polda Jatim.

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar melalui Ketua Tim Psikologi, Iptu Purwaningsih, menyampaikan bahwa hari pertama pascakejadian menjadi masa yang cukup berat, terutama bagi anak-anak yang ikut merasakan kepanikan orang tua mereka.

“Pada hari pertama setelah kejadian, memang keadaannya kacau. Anak-anak itu terpengaruh karena orang tuanya ikut panik. Orang tua panik, akhirnya anak-anak ikut merasakan trauma,” ujar Iptu Purwaningsih saat ditemui di lokasi pengungsian, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, kondisi darurat membuat anak-anak merasa tidak nyaman berada di pengungsian. 

Bahkan beberapa kali mereka mengungkapkan keinginan untuk pulang karena suasana rumah jauh lebih membuat mereka tenang.

“Keadaannya seperti ini serba darurat. Mereka kadang-kadang pengin pulang karena di rumah lebih nyaman,”jelas Iptu Purwaningsih.

Meski begitu, pihak kepolisian terus berupaya memberikan rasa aman dan nyaman, terutama melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang bersifat menghibur.

Tim Psikologi Bag SDM Polres Lumajang,Polda Jatim melakukan berbagai aktivitas bermain untuk mengurangi ketegangan dan membantu anak-anak melupakan sejenak momen erupsi.

“Terapi yang kami lakukan ya bermain. Memberikan motivasi, semangat. Tidak akan selamanya kejadian ini ada. Kami bantu mereka untuk melupakan sejenak waktu kejadian itu,” tambahnya.

Dari data yang dihimpun di lokasi pengungsian SD Negeri 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, terdapat 118 warga pengungsi dari Dusun Sumber Sari dan Dusun Gumuk Mas, Desa Supit Urang, Lumajang. 

Sebagian besar di antaranya adalah keluarga dengan anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan emosional pascabencana.

Upaya pendampingan psikologi ini diharapkan dapat membantu anak-anak memulihkan rasa aman sambil menunggu situasi di wilayah mereka kembali kondusif.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim,Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, langkah cepat tanggap personel Polda Jatim dan Polres Lumajang di lapangan merupakan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana. 

Kombes Abast Ia juga menambahkan bahwa anggota Kepolisian terus memantau situasi di lapangan dan siap melakukan langkah cepat bila terjadi perubahan kondisi. 

“Personel tetap siaga di lokasi-lokasi rawan untuk memberikan peringatan serta memastikan keamanan masyarakat,” pungkas Kombes Pol J.Abast. (*)