Aksi Heroik Anggota Polres Batu Melawan Terduga Pelaku Curanmor

 

BATU - Salah satu tugas pokok anggota Kepolisian adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

Hal itulah yang menjadi motivasi utama Aipda Tony Rudianto, anggota unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Batu yang sudah dua kali meringkus pelaku pencurian sepeda motor dengan Bondet (Bom Ikan). 

Kali ini ketiga kalinya Aipda Tony Rudianto menunjukan loyalitasnya terhadap tugas yang diembanya. 

Pada hari ini Selasa,16 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Drs. Moh Hatta Desa Pendem Kec.Junrejo Kota Batu, Aipda Tony Rudianto yang mencurigai dua orang sebagai pelaku tindak kejahatan, berusaha mengamankan keduanya beserta kendaraan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan tersebut. 

Namun kedua terduga pelaku berusaha melawan dan melarikan diri kearah area persawahan dan terjadi kejar kejaran dengan petugas. 

Dalam pengejaran tersebut salah satu dari pelaku berhasil diamankan oleh Aipda Tony Rudianto. 

Tanpa diduga oleh Aipda Tony ternyata tersangka dilengkapi dengan Bondet (Bom ikan) yang dililitkan dipinggangnya. 

Pada saat Aipda Tony Rudianto melakukan penggeledahan badan, Bondet (bom ikan) tersebut meledak yang mengakibatkan luka di tangan kiri dan kaki kirinya. 

Sementara pelaku dengan inisal AA meninggal dunia di TKP akibat terkena ledakan Bondet ( Bom Ikan) yang dibawanya. 

Mendengar aksi heroik anggotanya tersebut, Kapolres Batu Ajun Komisaris Besar Polisi Catur C Wibowo, SIK, MH mengaku sangat mengapresiasi keberanian salah satu anggotanya dalam membekuk pelaku kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. 

“Saya sangat bangga dan mengapresiasi dedikasi serta kerja keras anggota saya, sehingga nyawa pun di pertaruhkan dalam tugasnya untuk melindungi masyarakat,” ungkap AKBP Catur di Polres Batu,Selasa (16/3/21). 

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Batu AKP Jeifson Sitorus mengatakan, apa yang dilakukan anggotanya memang sudah menjadi kewajibannya sebagai polisi dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. 

"Kita ingin memastikan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku tindak pidana di wilayah hukum polres Batu," kata Sitorus. 

AKP Jeifson Sitorus menuturkan, kejadian tersebut berawal ketika anggota Polres Batu  melakukan hunting dan penyelidikan terhadap pelaku curanmor. 

Setelah menemukan terduga pelaku, petugaspun mencoba melakukan penggeledaan. 

"Ada dua orang yang kami curigai dan yang satu orang meninggal karena bom ikan yang dibawanya dan satu orang pelaku yang sudah DPO melarikan diri  "jelas AKP Sitorus. 

Masih kata Kasat Reskrim Polres Batu selain tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk pelaku yang beraksi dengan Bondet (Bom Ikan) akan  disangkakan pasal UU Darurat no 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun. 

“Kami minta do’a nya saja semoga satu orang pelaku yang sudah DPO yang melarikan diri bisa ditangkap dalam waktu dekat , dan saya menghimbau kepada pelaku untuk menyerahkan diri, karena identitas nya sudah dikantongi oleh petugas , “ pungkas Jeifson sapaan akrabnya ketika ditemui di Rumah Sakit.(*)

Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap II 36.292 Personel Polda Jabar

 

BANDUNG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap II jajaran Polda Jawa Barat (Jabar). Vaksinasi itu diberikan kepada 36.292 jajaran Polda Jawa Barat yang terdiri dari, anggota Polri, PNS, pegawai harian lepas Polri dan awak media. 

Sigit berharap, dengan adanya vaksinasi Covid-19 tahap II itu, personel kepolisian memiliki imunitas yang baik. Mengingat, jajaran Korps Bhayangkara merupakan garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. 

"Agar anggota segera melaksanakan vaksin yang kedua agar anggota mempunyai imunitas untuk menjaga tubuh dan bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai garda terdepan," kata Sigit saat meninjau vaksinasi Covid-19 tahap II di Polda Jawa Barat, Bandung, Selasa (16/3/2021).

Sigit menyebut, setelah dilakukan vaksinasi tahap I dan II ini, berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa, wilayah Jawa Barat sudah bebas dari zona merah penyebaran virus corona. 

"Dari hasil evaluasi signifikan dan menjadi motivasi kami untuk terus mengawal. Wilayah jabar sudah banyak bergeser dan zona merah sudah tidak ada dan PPKM Mikro bisa dilakukan pada tingkat RW," ujar Sigit. 

Dengan adanya hasil yang positif tersebut, Sigit mengimbau perlunya peningkatan sinergitas antara TNI-Polri dalam melakukan pelaksanaan vaksinasi nasional ini. Sehingga, hal itu dapat dilaksanakan secara maksimal dengan baik.

"Pemberian pelatihan tenaga kesehatan tambahan dengan memanfaatkan bidan serta mantri atau perawat yang sudah memiliki kemampuan menyuntik," ucap Sigit.

Kapolri Dorong Baharkam Melakukan Reformasi Kultural, Tampil Humanis dan Tegas

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri tahun 2021 pada hari ini, Selasa (16/3/2021).

Adapun tema rakernis Baharkam Polri pada tahun ini adalah 'Mewujudkan Rasa Aman dan Tata Kehidupan Sosial yang Tertib dan Nyaman Guna Penanganan Paripurna Pandemi COVID-19'. Hadir dalam rakernis ini sebanyak 205 peserta.

Dalam arahannya, Kapolri menyambut baik kegiatan rakernis sebagai langkah dalam mengevaluasi kinerja, serta mempersiapkan langkah strategis guna mengimplementasi di lapangan.

"Baharkam Polri merupakan fungsi kepolisian yang berseragam dan personelnya terbanyak dibandingkan fungsi lainnya," ujar Listyo.

Jenderal bintang empat itu pun meminta jajaran anggota Polri khususnya Baharkam mampu menampilkan sosok Polri yang berwibawa, humanis dan tegas. Hal tersebut merupakan pesan para tokoh dan senior yang mengharapkan Polri dekat dengan masyarakat.

"Jaga jangan sampai polisi baik menjadi terpengaruh negatif dan menjadi citta buruk," ujarnya.

Selain itu, ia meminta jajaran Baharkam Polri harus menerapkan profesionalitas dan melakukan reformasi kultural. Tak lupa, ia pun mengingatkan persiapan Operasi Ketupat agar perayaan Idul Fitri berjalan aman dan nyaman. "Tampilah seperti Bima yang gagah dan selalu dihati masyarakat," katanya.

Perkuat Sinergi Dalam Penegakan Disiplin Personel TNI-Polri, Kadiv Propam Polri Sambangi Danpuspom AD

 

JAKARTA— Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bersama jajaran bersilaturahmi dengan mengunjungi Komandan Puspom (Danpuspom) TNI AD Letjen TNI Chandra W Sukotjo di Mako Puspom TNI AD di Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, kunjungan silaturahmi ini dalam rangka memperkuat sinergi dan komunikasi antara fungsi pengamanan internal di TNI dan Polri. 

“Memperkuat Sinergisitas antara Propam Polri dengan Puspom TNI AD dalam pelaksanaan Tugas juga kerjasama dalam penegakan disiplin terhadap masing-masing anggota TNI dan Polri,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021). 

Sementara itu, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menambahkan, kedatanganya bersama jajaran juga sekaligus memperkuat kerjasama dalam penanganan perilaku anggota di dunia siber sehingga anggota TNI dan Polri cerdas dalam bersosial media

“Juga kerjasama dalam penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan anggota masing-masing TNI dan Polri,” tambah Sambo. 

Dalam kunjungan ini, Ferdy Sambo didampingi oleh Karo Provost, Karo Paminal dan Karo Wabprof Polri dan diterima langsung oleh Danpuspom TNI AD, Wadan Puspom AD dan Para Direktur di jajaran Puspom AD.

Jalankan 100 Hari Program Prioritas Jenderal Listyo Sigit, Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif

 

JAKARTA— Sebagai tindaklanjut 100 hari program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Divisi Humas Polri menggelar pelatihan konten kreatif bagi personel Humas di seluruh Indonesia. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya mengatakan pelatihan yang menggandeng LKBN Antara ini diharapkan agar seluruh personel Humas Polri mampu menyiapkan, mengolah dan menyajikan konten informasi yang kreatif. 

“Sehingga Kamtibmas dapat dibangun melalui edukasi dan sosialisasi seputar hukum yang dikemas secara menarik dalam setiap koten media sosial resmi milik Polri,” kata  Raden Argo,Senin (15/3/21). 

Lebih lanjut Raden Argo menjelaskan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dituntut untuk selalu beradaptasi di era media sosial seperti sekarang ini. 

Untuk itu Polri terus berupaya menghindari segala bentuk persoalan sosial seperti postingan yang memicu kontradiksi di tengah masyarakat seperti fitnah, ujaran kebencian serta hoax. 

Banyaknya pengguna media sosial seperti, Tiktok, Instagram, TV streaming dan Youtube menjadi satu tugas Polri untuk memastikan seluruh konten informasi yang beredar tidak negatif. 

Menurut Raden Argo, konten yang beredar di platform tersebut lebih mudah viral, dan dipercaya penggunanya. 

"Jika konten yang viral adalah informasi yang baik maka akan berkontribusi bagi Kamtibmas, jika sebaliknya tentu akan menambah beban kerja Polri di lapangan,” tutur Raden Argo. 

Kadiv Humas Polri juga menambahkan kesiapan personel yang dapat menyiapkan, mengolah dan menyajikan konten informasi yang kreatif dipandang sangat perlu guna mempenetrasi dengan informasi-informasi positif melalui media sosial maupun media konvensional. 

“Kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman mendalam seputar jati diri Polri dan kemampuan teknologi informasi,” pungkas Perwira Tinggi Polisi kelahiran Sleman Jogyakarta ini.(*).

Polri Tambah Kuota Putra Asli Papua, 396 Polisi Ikuti Sekolah Perwira

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui As SDM Polri memberikan penambahan kuota kepada personel Bintara yang merupakan putra asli Papua untuk mengikuti sekolah perwira. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, berdasarkan surat dari As SDM Mabes Polri, Polda Papua mendapat tambahan kuota sebanyak 77 orang dan Polda Papua Barat yang diterima berjumlah 150 orang. 

Sehingga total Bintara Polda Papua yang mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP) angkatan 50 tahun 2021 sebanyak 246 orang dan Polda Papua Barat 150. 

Ijen Pol Raden Argo menerangkan bahwa calon peserta didik yang merupakan Bintara Polda Papua terdiri dari Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang tersebut telah mengikuti tahapan seleksi. 

"Dari pemeriksaan administrasi hingga terakhir Ujian Naskah Karya Perorangan (NKP) telah dinyatakan lolos terpilih," jelas Raden Argo di Jakarta,Sabtu (13/3/21). 

Lebih lanjut Raden Argo juga mengatakan para Bintara yang dinyatakan lulus tersebut akan mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP)  di Sukabumi selama 7 bulan. 

"Untuk Bintara Polri orang asli Papua yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus nantinya akan mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP)  di Sukabumi selama 7 bulan,"pungkas Perwira Tinggi Polisi kelahiran Sleman Jogyakarta ini. (*)

Polri Tambah Kuota Putra Asli Papua, 396 Polisi Ikuti Sekolah Perwira

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui As SDM Polri memberikan penambahan kuota kepada personel Bintara yang merupakan putra asli Papua untuk mengikuti sekolah perwira. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, berdasarkan surat dari As SDM Mabes Polri, Polda Papua mendapat tambahan kuota sebanyak 77 orang dan Polda Papua Barat yang diterima berjumlah 150 orang. 

Sehingga total Bintara Polda Papua yang mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP) angkatan 50 tahun 2021 sebanyak 246 orang dan Polda Papua Barat 150. 

Ijen Pol Raden Argo menerangkan bahwa calon peserta didik yang merupakan Bintara Polda Papua terdiri dari Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang tersebut telah mengikuti tahapan seleksi. 

"Dari pemeriksaan administrasi hingga terakhir Ujian Naskah Karya Perorangan (NKP) telah dinyatakan lolos terpilih," jelas Raden Argo di Jakarta,Sabtu (13/3/21). 

Lebih lanjut Raden Argo juga mengatakan para Bintara yang dinyatakan lulus tersebut akan mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP)  di Sukabumi selama 7 bulan. 

"Untuk Bintara Polri orang asli Papua yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus nantinya akan mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP)  di Sukabumi selama 7 bulan,"pungkas Perwira Tinggi Polisi kelahiran Sleman Jogyakarta ini. (*)

Panglima TNI bersama Forkopimda Jatim Meninjau Vaksinasi di Malang

 

MALANG - Panglima TNI Marsekal Dr. Hadi Tjahjanto dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Jumat (12/3/2021)  juga meninjau vaksinasi di Kabupaten Malang. 

Vaksinasi yang dilakukan kali ini, difokus kan kepada seluruh jajaran anggota TNI di Jawa Timur, dengan target sebanyak 28.000 peserta. 

"Hari ini vaksinasi untuk Babinsa se-Malang Raya yang diikuti oleh TNI Angkatan Darat, Babinkodirga dan Babinkotmar yang dilaksanakan di Surabaya," ujar Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto di sela - sela meninjau proses vaksinasi. 

Panglima TNI juga menjelaskan pelaksanaan vaksinasi nantinya secara keseluruhan Babinsa juga bisa langsung membantu pelaksanaan di Puskesmas. 

Hal ini menurut Panglima TNI adalah dalam rangka melaksanakan tracing maupun sebagian tenaga kesehatan dari TNI dan Polri juga bisa membantu pelaksanaan vaksinasi. 

Panglima TNI menambahkan, untuk target vaksinasi kurang lebih 28 ribu Babinsa, saat ini sudah terealisasi kurang lebih 26 ribu. 

"Tinggal 2 ribu akan kami kejar terus sesuai dengan rencana akhir bulan Maret," tambah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto . 

Untuk target di Jawa Timur kata Panglima TNI mencapai 33.520 orang dengan rincian TNI AD 9.599 orang,TNI AL 18.895 orang dan TNI AU 5.026 orang. 

" Untuk TNI AD sudah 100 persen, AL sampai saat ini masih berjalan sekitar 40 persen dari total 18 ribu 895," jelas Panglima TNI. 

Sementara itu vaksinasi untuk wilayah Malang targetnya 1.323 prajurit dari TNI AD 820 orang, TNI AU 500 orang, TNI AL ada 3 orang. 

Untuk diketahui dalam kunjungan kerja kali ini Panglima TNI didampingi  oleh Forkopimda Jawa Timur, yaitu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI I.N.G Sudihartawan serta Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, (*)

Jalin Komunikasi dan Mohon Dukungan Do'a, Kapolda Jatim Silaturahmi ke Ponpes Al Falah Kediri

 

KEDIRI - Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, bersama Pejabat Utama Polda Jatim, Jum'at (12/3/2021) melakukan silaturahmi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

Kedatangan Kapolda Jatim Bersama rombongan disambut oleh pengasuh Ponpes Al Falah Ploso, KH Zainuddin Djazuli, dan disematkan sorban kepada Kapolda Jatim. 

Dalam silaturahmi ini, Kapolda Jatim meminta doa restu kepada KH Zainuddin Djazuli, untuk dapat mengemban amanah dan keamanan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten / Kota Kediri. 

"Kami mohon bantuan do'a kepada beliau ( KH Zainuddin Djazuli) semoga Jawa Timur aman," ucap Kapolda Jatim saat berkunjung di kediaman pengasuh Ponpes Al Falah Kediri. 

Sebagai bentuk rasa hormat kepada para Kyai, Kapolda Jatim lebih mendahulukan sowan ke kediaman Kyai sebelum melakukan kunjungan kerja di Polres Jajaran. 

Usai melakukan silaturahmi, Kapolda Jatim juga memberikan bantuan berupa sembako, untuk dapat dimanfaatkan oleh para santri di Ponpes Al Falah, Kediri. 

Diharapkan dengan adanya silaturahmi ini, hubungan baik antara Kepolisian Jawa Timur, dengan tokoh agama, khususnya Kyai di Jawa Timur tetap terjalin dengan baik, Jawa Timur semakin aman dan damai.(*)

Layani Threesome, Pelajar di Sidoarjo Diberi Imbalan 300 Ribu Sekali Kencan

 

SURABAYA,-  Unit IV Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mengungkap Prostitusi online yang melibatkan seorang pria dewasa dan wanita di bawah umur.

Korban sebut saja 'mawar' Pelajar berusia 16 tahun asal Sidoarjo.

Tersangka yang dikenal korban kenal sejak bulan November 2020 lalu, menawarkan 'mawar' (korban) kepada pria hidung belang dengan penawaran main bersama (Threesome).

AKBP Zulham Efendi, Wadirkrimsus Polda Jatim menyebutkan, tersangka menawarkan korban dengan cara threesome. Jika sudah terjadi kesepakatan dengan pria hidung belang, maka korban diberi imbalan tarif sebesar Rp. 300.000 untuk sekali kencan.

Tersangka sendiri saat menawarkan korban ke pria hidung belang mengaku bahwa korban adalah istrinya. Sehingga, tersangka juga ikut bermain bersama dengan pria hidung belang saat menjajakkan korban.

"Tersangka menjajakkan  korban hingga saat ini. Dan menawarkan korban ke pria hidung belang dengan tarif 300 ribu untuk sekali kencan," jelas Wadirsus Polda Jatim, Akbp Zulham Efendi, usai rilis di Mapolda Jatim, Rabu (10/3/20201).

Ditambahkan, tersangka menawarkan korban dengan melalui media sosial (whatshapp). Saat menawarkan korban, tersangka mengirim foto korban terlebih dahulu kepada pria hidung belang.

Selain itu, si tersangka juga meminta kepada pria hidung belang untuk mengirim fotonya terlebih dahulu untuk diberitahukan kepada korban. Jika korban mau dan deal, tersangka bersama korban menuju ke hotel yang sudah disepakati bersama.

"Untuk menarik peminat pria hidung belang, tersangka mengirim foto korban. Jika deal, tersangka menentukan lokasinya," tambahnya.

Sementara itu Cita, salah satu Psikolog Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim yang melakukan pendampingan terhadap korban menyebutkan, bahwa korban mengaku mau melalukan hal tersebut karena faktor ekonomi.

"Saat kami bertanya kepada korban, bahwa ia mau melakukan hubungan terlarang itu karena faktor ekonomi," ungkap Cita..

Namun sampai saat ini pihaknya masih mendalami alasan dari korban, mungkin ada alasan lain yang melatarbelakangi motif korban mau melakukan hal tersebut. Sampai saat ini korban juga masih membutuhkan pendampingan serius.

"Sampai saat ini saya masih bertanya kepada korban apa yang melatarbelakangi dia melakukan hal itu. Dan korban saat ini juga masih membutuhkan pendampingan serius," pungkasnya.

Hadirkan Pelayanan Tanpa Kehadiran Masyarakat, Kapolri Minta Korlantas Terus Berinovasi

 

TANGERANG- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) fungsi lalu lintas (lantas) tahun 2021 di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (10/3/2021). 

Dalam arahannya, Jenderal Sigit mengapresiasi jajaran lantas atas kerja keras dan pengabdian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas)  di tengah pandemi Covid-19.

"Diibaratkan film marvel bahwa polantas seperti manusia baja karena dalam situasi apapun, hujan, panas, gelap, bencana selalu hadir," kata Listyo.

Mantan Kabarerskrim Polri ini menyebut polisi lalu lintas (polantas) merupakan perwakilan Polri yang selalu berada di garis depan dalam melayani masyarakat.

"Tentunya ada risiko yang melekat. Kegiatan positif akan berdampak positif organisasi polri dan sebaliknya. Maka harus kita jaga perform dengan baik dan prima," ucapnya.

Tak lupa, jenderal bintang empat ini meminta jajaran Polantas harus mampu melakukan transformasi yang presisi, baik dalam organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan. Selain itu, jajaran Polantas diminta memanfaatkan teknologi agar pelayanan ke masyarakat bisa maksimal.

"Saya minta kepada lantas mempunyai performance yang bagus dan hal-hal yang berisiko diganti dengan teknologi, dan tugas difokuskan pada pengaturan lantas, mengurai kemacetan," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, jajaran Polantas harus memikirkan bagaimana memberikan pelayanan masyarakat, tanpa kehadiran masyarakat. Salah satu contohnya yakni bagaimana pembuatan pelayanan SIM ke depan bisa melaksanakan ujian sim dengan aplikasi.

"Baru praktik ke gerai-gerai yang telah disiapkan. Mungkin dikasih gerai simulasi praktik SIM," katanya.

Jalin Komunikasi, Tim Divisi Humas Polri Silaturahmi ke Ponpes Ushulul Hikmah AL Ibrohimi Gresik

 

GRESIK - Usai menghadiri  Focus Group Discussion (FGD)di Polresta Sidoarjo, Tim dari Divisi Humas Polri, yang dipimpin oleh Kabag Penum Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan, melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Gresik . 

Didampingi oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Dir Intelkam Polda Jatim, dan  Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto, Tim tersebut  melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah AL Ibrohimi, Manyar, Kabupaten Gresik.

" Kedatangan kami di Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah AL Ibrohimi, ini dalam rangka Silaturahmi dengan pengasuh Ponpes dan para santri agar terjalin komunikasi yang baik," kata Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan,Selasa (9/3/21). 

Tim Div Humas Polri ini juga memberikan pengarahan kepada para santri di Ponpes tersebut tentang bahaya terorisme dan paham radikalisme yang bisa mengancam kerukunan dan eksistensi negara atau bangsa Indonesia. 

"Silahkan jika ingin melakukan Jihad Sabilillah untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dengan cara atau jalan yang benar sesuai ajaran agama, namun jangan sampai terpapar paham radikalisme," tutur Kombes Ahmad. 

Kombes Ahmad juga berharap kepada para pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) dan Santri membantu pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Pemerintah dan Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat," kata Kombes Ahmad. 

Bantuan yang dimaksud lanjut Kombes Ahmad dapat berupa membantu memberikan informasi kepada Polisi tentang adanya potensi radikalisme di wilayah masing-masing. 

Sementara itu pengasuh pondok pesantren (ponpes) Ushulul Hikmah AL Ibrohimi, Manyar, Kabupaten Gresik. KH. Zainur Rosyid Chusnan menyebutkan, bahwa ajakan terhadap penanggulangan terorisme dan radikalisme yang dilakukan oleh tim Divisi Humas Mabes Polri ini cukup baik dan perlu ditindak lanjuti. 

"Kedatangan tim dari Divisi Humas Mabes Polri ini sangat baik, kedatangan ini untuk memberikan pemahaman tentang paham radikalisme dan terorisme kepada para santri," ungkap KH. Zainur Rosyid Chusnan. 

Pengasuh Ponpes  Ushulul Hikmah AL Ibrohimi menambahkan jika para santri terpupuk dengan baik, tentu paham radikalisme tidak akan bisa masuk ke Ponpes. 

Menurut  KH. Zainur Rosyid Chusnan,jika sampai para santri di pondok pesantren terpapar paham radikalisme, maka itu dipengaruhi oleh dua hal diantaranya, salah dalam berakidah dan salah dalam berteologi. 

"Pesan kami adalah, carilah seorang guru yang tepat yang cinta kepada agama dan cinta kepada negeri,sehingga negara ini bisa aman, damai dan sejahtera," pungkas KH. Zainur Rosyid Chusnan. (*)

PPKM Mikro Diperpanjang,Wakapolda Jatim Minta Masyarakat Tetap Patuhi Prokes

 

SURABAYA,- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jatim kembali diperpanjang hingga Jilid ke-3. 

Perpanjangan PPKM Mikro dimulai pada tanggal 9 Maret 2021 (hari ini) sampai tanggal 22 Maret 2021 mendatang. 

Perpanjangan itu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri 5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro yang diperluas penerapannya tidak lagi hanya di Jawa dan Bali. 

Hal ini seperti diungkapkan oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, usai menggelar Analisa dan Evaluasi (Anev) di Gedung Rupatama, Mapolda Jatim bersama Polres Jajaran,Selasa (9/3/21) 

Wakapolda juga menyebutkan bahwa saat ini di Jawa Timur sejak diterapkan PPKM Mikro, sangat efektif mengurangi penyebaran Covid-19. 

Dari data yang ada sampai saat ini, di Jatim untuk status zona merah sudah tidak ada atau nol persen dan zona orange nol persen. 

Sedangkan status zona kuning di Jatim ternyata bisa menghijaukan wilayah Jatim hingga 76 persen. 

Untuk zona hijau di Jatim saat ini sudah mengalami peningkatan mencapai 37 persen. 

Artinya menurut Wakapolda Jatim penerapan PPKM Mikro di Jatim ini bisa berdampak positif. 

Namun demikian masih menurut Wakapolda Jatim, meski penyebaran Covid-19 di wilayah Jatim sudah alami penurunan yang drastis pengetatan pengawasan dan kontroling serta operasi yustisi terhadap kegiatan masyarakat akan terus dilakukan. 

Selain itu, masyarakat juga harus tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes). 

"Meski angka penyebaran Covid-19 di Jatim ada penurunan, saya berharap masyarakat tetap menjaga dan patuhi protokol kesehatan,agar kasus Covid-19 di Jatim bisa segera berakhir," pungkas Wakapolda Jatim. (*)

Kapolri Bahas Pemantapan Polri Presisi Bareng Kompolnas

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas soal pemantapan transformasi Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan saat menyambangi Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Sigit mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kompolnas, pihaknya menyampaikan soal program-program yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan di masa mendatang bersama dengan Kompolnas. 

Menurut Sigit, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara. 

"Baik sisi organisasi, performance secara personal dan kegiatan-kegiatan operasional yang kami lakukan tuangkan dalam empat kegiatan transformasi yqng sudah kami canangkan, transformasi menuju Polri yang Presisi," kata Sigit di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Mantan Kabareskrim itu berharap, Polri dan Kompolnas kedepannya akan meningkatkan sinergitas yang lebih kuat. Selain itu, Sigit memastikan, pihaknya membuka ruang untuk diberikan masukan oleh lembaga pengawas kepolisian tersebut. 

"Kami selalu terbuka untuk mendapatkan masukan koreksi serta memberikan ruang terhadap peran Kompolnas di dalam perbaikan institusi Polri," ujar Sigit. 

Kesempatan yang sama, Ketua Kompolnas Mahfud MD menjelaskan, pihaknya sepakat untuk sama-sama membangun Polri menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional kedepannya dengan gagasan Presisi tersebut.

"Dan kami tadi mencoba menterjemahkan Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dalam kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, itu kami jelaskan semuanya," ujar Mahfud.

Lalu, Mahfud menyebut pertemuan tadi juga membahas soal kasus yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya Narkoba. Menurutnya, barang sitaan yang seharusnya aman jangan sampai barang sitaan tiba-tiba terjual.

"Itu semua sudah dibicarakan. Terus kelengkapan Polres dan Polsek dan sebagainya yang masih kosong tadi banyak dibicarakan. Tapi intinya kami membangun Polri masa depan yang lebih humanis , konstruktif sebagai terjemahan dari Presisi," tutup Mahfud.

Cegah Paham Radikal,Polresta Sidoarjo Gelar FGD Dihadiri Tim Div Humas Polri

 

SIDOARJO - Dalam rangka Pencegahan Penanggulangan Paham Radikal dan Terorisme,Polresta Sidoarjo,menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Serba Guna, Sidoarjo ,Selasa (9/3/21) 

FGD yang bertema  "Terorisme Musuh Kita Bersama" diikuti oleh para instansi terkait seperti, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo. 

Dengan Protokol Kesehatan yang ketat, FGD juga diikuti para tokoh agama Kabupaten Sidoarjo yakni, Ketua PC NU Kabupaten Sidoarjo, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo dan Ketua MWC NU se-Kabupaten Sidoarjo. 

Selain itu hadir dalam FGD kali ini Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji,Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan , Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Dir Intelkam Polda Jatim, BNPT (Densus 88 ATT),dan Eks teroris Muhammad Yusuf bersama  Sahrul Munib, sebagai nara sumber. 

Kedatangan Tim Divisi Humas Polri di Jawa Timur, khususnya di Polresta Kabupaten Sidoarjo ini adalah dalam rangka melihat secara langsung kegiatan kontra radikal yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Timur dan jajarannya. 

Saat memberikan sambutan, Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan, bahwa diskusi ini berfokus pada memerangi Terorisme dan mencegah paham Radikalisme masuk ke Indonesia. Khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur. 

Kombes Ahmad juga mengungkapkan bahwa Kegiatan FGD ini digelar bertujuan untuk memberikan ketahanan terhadap paham-paham radikal yang merupakan bibit-bibit aksi terorisme di Indonesia,. 

"Karena pemahaman radikal tersebut bisa tumbuh dan berkembang serta bisa berpengaruh terhadap masyarakat," kata Kombes Ahmad. 

Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu, Mabes Polri telah merilis 22 orang terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur,salah satu lokasi penangkapannya ada di Kabupaten Sidoarjo, yang sebelumnya juga telah menangkap teroris di Makassar,Gorontalo dan Lampung. 

Kombes Ahmad menambahkan, ada dua kelompok jaringan teroris di Indonesia yaitu jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jemaah Islamyah. 

Kelompok atau jaringan teroris jamaah Islamyah terafeliasi dengan kelompok teroris Alkaidah, sedangkan kelompok teroris jamaah JAD terafiliasi dengan ISIS. 

Menurut Kombes Ahmad, Teroris dan radikal seperti sel-sel yang tidur yang suatu saat akan bangun dan bangkit dan  membahayakan orang banyak. 

Hal ini pula tambah Kombes Ahmad perlu pola pencegahan yang harus dilakukan oleh Polri dengan cari preventif maupun preentif terhadap paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. 

Diharapkan tokoh-tokoh masyarakat  nantinya bisa bersama-sama membantu memerangi aksi terorisme di Indonesia. 

"Jadi  dengan kegiatan kita hari ini diharapkan dapat menjadikan pencegahan dan penanaman terhadap ketahanan masyarakat untuk tidak terpapar paham radikalisme," pungkas Kombes Ahmad. ( *)

Kunjungi LDII, Kapolri Bahas Dai Kamtibmas Hingga Moderasi Beragama

 

JAKARTA— Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran bersilaturahmi dengan pengurus pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 

Beberapa hal dibahas, diantaranya bagaimana memaksimalkan peran Dai untuk menyampaikan pesan Kamtibmas hingga moderasi beragama. 

Kapolri mengatakan, dengan pendekatan dakwah, penyampaian pesan Kamtibmas dinilai cukup efektif ketimbang dengan bahasa Kepolisian. 

“Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Kapolri di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/21). 

Jenderal Polisi Sigit mengatakan, residu Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada hingga membuat polarisasi di tengah masyarakat. 

Untuk itu, penguatan moderasi beragama saat ini dinilai penting dilakukan karena dalam kondisi krisis karena pandemi Covid-19, amat sangat dibutuhkan persatuan. 

“Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” tutur Jenderal Sigit. 

Disisi lain, Kapolri juga mengajak LDII bekerjasama dalam rangka menangani pandemi Covid-19 dengan menyampaikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait  menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional. 

Di kesempatan yang sama, Pj Ketua Umum LDII Criswanto Santoso mendukung upaya Polri dalam rangka menekan penularan Covid-19. LDII kata dia, siap berkolaborasi dengan Polri. 

Selain dalam rangka menghadapi Covid, juga dalam upaya mempertahankan ketuhan NKRI 

“LDII siap melakukan sinergi dengan Polri demi keutuhan bangsa,” pungkas Criswanto. (*)

Aksi Unras Gabungan Mahasiswa di Malang Kota Dibubarkan Karena Langgar Prokes Covid-19 dan Merusak Mobil Polisi

 

MALANG KOTA,- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam FMN (Front Mahasiswa Nasional) bersama dengan Aliansi Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (GEMPUR), elemen AMP, Free West Papua. Senin (8/3/2021) pagi, sekira pukul 09.00 WIB. Menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD/ Balai Kota Malang. Dalam rangka memperingati hari Perempuan Internasional.

Dalam aksinya, selain membentangkan poster dan spanduk. Puluhan massa aksi ini juga melakukan orasi. Saat melakukan orasi, mereka menyatakan beberapa sikap yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat maupun daerah.

Diantaranya, hancurkan kapitalisme, sah kan RUU PKS & wujudkan kesejahteraan sosial berbasis gender, lawan dan hancurkan Seksisme dan kapitalisme sahkan RUU PKS/penghapusan kekerasan seksual sekarang juga rebut hak buruh perempuan yang dirampas tirani.

Selain itu juga, Tolak otsus jilid 2 solusinya referendum bagi West Papua, Tarik militer Indonesia dari seluruh tanah papua. Kitong minta merdeka bukan minta otsus, Stop the coup end military dictatorship, Berikan ruang aman bagi perempuan Papua.

Selain melakukan orasi, para pendemo ini juga membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang lewat sekitar stadion Gajayana Malang.

Sekira pukul 09.30 WIB, petugas dari Polres dan Satpol-PP Pemkot Malang memberikan himbauan kepada para pendemo agar aksinya dihentikan karena tidak mengantongi izin. Terlebih lagi saat ini masih di massa Pandemi Covid-19, serta pemberlakuan PPKM skala Mikro.

Dalam melakukan pengamanan, Kapolres Kota Malang, Kombes Pol Dr. Leonardus Simarmata dan Dandim 0833/Kota Malang langsung turun ke lapangan sendiri.

Kapolres Kota Malang menghimbau, agar massa aksi segera membubarkan diri karena saat ini masih Pandemi Covid-19. Selain itu, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama gabungan elemen masyarakat lain, tidak mengantongi izin dari kepolisian.

"Selain itu, aksi yang dilakukan ini tidak sesuai dengan peringatan "Women Day". Dan mengganggu aktifitas masyarakat yang lain. Apalagi saat ini masih di massa Pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM Mikro," jelas Kombes Pol Leonardus Simarmata, Senin (8/3/2021) siang.

"Karena tidak diindahkan peringatan kami oleh pendemo, terpaksa membubarkan aksi tersebut. Karena kita sudah beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka," tambah Kapolres.

Para pendemo ini akhirnya dimasukkan ke dalam truk untuk dikembalikan ke titik awal. Namun ditengah perjalanan, pendemo yang diangkut oleh truk justru melakukan pengerusakan dengan cara menendang kaca bagian belakang truk. Sehingga para pendemo dibawa ke Mapolresta Malang untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saat kita angkut menggunakan truk, mereka justru melakukan pengerusakan dengan menendang kaca truk. Sehingga kami bawa ke Mako untuk dilakukan pemeriksaan," pungkasnya.

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 2.282 Untuk Purnawirawan Polri

 

JAKARTA - Sebanyak 2.282 Purnawirawan Polri atau pensiunan polisi lintas angkatan mengikuti  vaksinasi Covid-19 atau virus corona yang digelar Mabes Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir diacara tersebut mengatakan, program vaksinasi untuk Purnawirawan Polri ini merupakan wujud kecintaan kepada senior yang telah berjuang untuk memajukan Korps Bhayangkara pada masanya.

Apalagi, kata Sigit, pihak senior sampai saat ini masih terus memberikan masukan dan dukungannya kepada junior-junior yang masih aktif bertugas sebagai aparat penegak hukum.

"Banyak masukan dari senior mantan Kapolri dan supportnya sehingga persiapan proper test sampai pelantikan dapat dilaksankan dengan baik. Kami berjanji tetap menjaga institusi Tri Brata," kata Sigit dalam sambutannya.  

Menurut dia, program vaksinasi ini merupakan bagian dari memutus mata rantai virus corona terutama dari mereka yang berada di garis terdepan menekan penyebaran Covid-19 dan kelompok lanjut usia (lansia).

"Dalam waktu yang singkat paguyuban angkatan bisa mendatakan sesuai dengan KTP untuk melaksanakan vaksinasi yang telah dibagi per angkatan," ungkap mantan Kepala Bareskrim Polri itu. 

Jenderal bintang empat itu berharap dengan pelaksanaan vaksinasi massal ini, angka penyebaran Covid-19 di Indonesia terus menurun. Apalagi, dewasa ini, Pemerintah sedang menerapkan PPKM berbasis Mikro.

Sejak diberlakukan PSBB hingga PPKM, menurut Sigit, Polri terus berada di garis terdepan untuk membantu menekan angka penyebaran virus corona.

"Polri sudah menyiapkan tenaga Tracer dan 11 ribu tenaga vaksinator dan mempersiapkan Batalyon khusus untuk vaksinasi. Tempat yang sering terjadi interaksi seperti pasar juga dikerjakan, diharapkan muncul imunity atau kekebalan tubuh. Harapan perhari 1 juta sementara baru 3-4 ratus ribu," ucap mantan Kapolda Banten itu. 

Dengan upaya dan kerja keras ini, Sigit menyebut, harapan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia akan semakin bisa terwujud. Sebab itu, vaksinasi menjadi salah satu kunci mewujudkan cita-cita itu.

"Varian baru ada tentang Covid, manakala Covid ada disekitar kita, kami memiliki kekebalan tubuh setelah dilakukan vaksin," tutur Sigit.

Ketua Umum PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri mengatakan, vaksinasi hari ini diikuti 2.282 peserta yang umumnya pasangan suami istri di atas 60 tahun dan juga dari berbagai angkatan dan kesatuan. 

"Ini merupakan bentuk kecintaan yunior kepada senior untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kita berharap semakin banyak yang ikut program ini," kata Bambang. 

Dalam vaksinasi tersebut turut dihadiri oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Makbul Padmanegara dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dan Sekjen Irjen (Purn) Sunarko.

Nilai Sempurna Diraih Personil Polda Jatim pada Pelatihan Kemampuan Linguistik Forensik Bagi Penyidik Polri

 

SURABAYA - Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol Andi Syahroful Taufik S.ik memberikan apresiasi kepada peserta pelatihan dalam rangka upaya peningkatan kemampuan personil dalam ilmu linguistik forensik bagi Penyidik Polri. 

Dalam pelatihan yang digelar di Polda Jatim dari tanggal  1 Maret sampai 5 Maret 2021 ini, personil Polda Jatim  dinilai ada peningkatan dari nilai pre test ke post test sebanyak 30 orang peserta. 

Sedangkan 2 anggota mendapatkan nilai terbaik dengan sempurna (100) yaitu Iptu Dedy P SH MH dari Satker Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim dan Ipda Umarji SH dari Polres Malang. 

"Saya sangat mengapresiasi para peserta pelatihan karena telah mengikuti hingga selesai dan hasilnya berpredikat sangat memuaskan," ungkap Kombes Pol Andi,Jumat (5/3/21). 

Ditambahkan oleh Kombes Andi,kehadiran riset aksi tentang linguistik forensik ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan penyidik dalam ilmu linguistik. 

"Dengan bantuan linguistik forensik, diharapkan seorang penyidik dapat lebih mudah dalam melakukan proses penyelidikan dari aspek grammatical," ujar Kombes Andi yang dilanjutkan penyerahan sertifikat pada penutupan kegiatan tersebut. 

Sementara itu Kabid Gaspin Puslitbang Polri Kombes  Pol Drs. M. Asrul Azis. M. Ap yang memimpin kegiatan ini menyampaikan di Indonesia cuma 4 Polda yang mendapatkan pelatihan yaitu Polda NTT, Polda Sulut, Polda Sumut dan Polda Jatim. 

Sedangkan dari 4 Polda baru 3 Polda yang terlaksana, dengan nilai tertinggi adalah Polda Jatim. 

"Untuk Polda yang masih akan dilaksanakan peningkatan kemampuan Inguistik Forensik bagi penyidik Polri adalah Polda Sumut,"pungkas Kombes Asrul.  (dw-1)

PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI TINJAU LANGSUNG PELAKSANAAN VAKSINASI PRAJURIT TNI-POLRI DI POLDA KEPRI

Sebanyak 1.000 Prajurit TNI – Polri di wilayah Provinsi Kepri menjalani Vaksin Covid – 19 pada, Kegiatan Vaksinasi dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, yang disaksikan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., disamping melakukan peninjauan Vaksinasi Panglima TNI dan Kapolri juga memberikan pengarahan kepada sejumlah pejabat TNI dan Polri diwilayah Provinsi Kepri. Jumat (5/3/2021).

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., mengatakan "Vaksin Covid – 19 diberikan kepada 500 Personil Polri dan 500 Prajurit TNI pada hari ini di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, sebelum mendapat suntikan vaksin Covid-19, anggota harus menjalani pemeriksaan awal, termasuk pengecekan suhu dan tekanan darah. Disamping melakukan peninjauan Vaksinasi terhadap anggota, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri juga memberikan pengarahan kepada sejumlah pejabat TNI dan Polri diwilayah Provinsi Kepri". Tutur Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si.

"Sebelumnya pada kamis tanggal 4 Maret 2021, seluruh pejabat utama Polda Kepri, para perwira, dan Personil Polda Kepri telah menerima suntik Vaksin dan pada hari ini merupakan tindak lanjut Vaksinasi terhadap anggota TNI-Polri yang belum melaksanakan. "Suntikan vaksin ini hanya diberikan kepada seluruh anggota yang menurut hasil pemeriksaan kesehatannya layak untuk menjalani vaksinasi Covid-19". Jelas Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si.

"Walaupun nantinya telah menerima Vaksin, Kami tegaskan kembali kepada seluruh anggota agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan". Tutup Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si

Kapolri Resmikan Kampung Tangguh dan Aplikasi Polisi Dulur Kito di Palembang

 

- 

- Kunker ke Palembang,Kapolri Resmikan Kampung Tangguh dan Aplikasi Polisi Dukur Kito

JAKARTA- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan serangkaian kegiatan dalam kunjungannya ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (4/3/21). 

Selain meresmikan Kampung Tangguh Mang Pedeka di Komplek Pakri Palembang,

Kapolri juga meresmikan Rehabilitasi Masjid Assa'adah Polda Sumsel dan groundbreaking pembangunan masjid Al-Aman di Komplek Pakri Palembang. 

Pada kesempatan yang sama,Kapolri juga melaunching aplikasi Polisi Dulur Kito (Dedikasi, Unggul, Legal, Jujur, Kerjasama, Inovatif, Tegas dan Obyektif). 

Kapolri mengapresiasi aplikasi yang dibangun oleh Polda Sumsel yang sejalan dan senafas dengan programnya yakni transformasi menuju Polri yang Presisi. 

"Adanya aplikasi Polda Sumsel dalam pelayanan publik diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan Kepolisian," kata Kapolri Listyo Sigit dalam keterangan tertulis. 

Terkait Kampung Tangguh Mang Pedeka, lokasinya memanfaatkan lahan kosong berupa tempat pembuangan sampah yang berada di kompolek perumahan Pakri. 

Dari situ, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kolam-kolam ikan yang diprakarsai dengan pembuatan kolam balam untuk ikan dan juga dibuatkan kebun sayur mayur yang berada diantara kolam-kolam ikan tersebut. 

Kampung Tangguh Mang Pedeka juga dilengkapi dengan pembuatan Posyandu dan posko penanggulan Covid yang beranggotakan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan perangkat kesehatan yang dilengkapi dengan APD dan lainnya untuk pendukung posko Covid-19. 

Kapolri berharap dengan adanya Kampung Tangguh Mang Pedeka ini bisa menekan laju penularan Covid-19 sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. 

"Yakni menghilangkan wilayah yang zona merah menjadi kuning atau oranye, serta melakukan penerapan 3 M dan 3 T," tandas Listyo.  

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan penghargaan dan apresiasi atas dedikasi personel Polda Sumsel Bripka Chandra berupa tiket sekolah Perwira atau SIP.  

Anggota dari Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumsel itu dinilai telah bekerja melampaui tugas yakni menjadi pengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kepayang, Kabupaten Musi Banyuasin.(*)

Ini Sederet Tugas Para Kapolda Baru dari Kapolri

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) di lingkungan Mabes Polri dan beberapa Kapolda. Upacara dilakukan di Rupatama Mabes Polri pada hari ini, Kamis, 4 Maret 2021. Sebanyak 19 pati Polri melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat baru yang dilantik, terutama masalah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Dia mengatakan, para pejabat baru yang dilantik terutama Kapolda yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Pejabat baru agar melaksanakan PPKM mikro bagi yang masuk dalam 7 Polda, sedangkan yang lain melaksanakan kegiatan imbangan," kata Listyo.

Jenderal bintang empat itu mengingatkan munculnya varian Covid-19 baru yang sangat cepat penyebarannya. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk mengantisipasi.

Mantan Kapolda Banten ini juga meminta jajarannya untuk cepat melakukan 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Pastikan anggotanya agar melaksanakannya dengan baik.

"Berikan reward bagi anggota yang telah melakukan zona merah menjadi zona hijau," katanya.

Koordinasi penanganan Covid-19 dengan unsur forkopimda, kata Sigit, juga sangat penting dilakukan agar kasusnya dapat menurun.

Mantan Kabarareskrim Polri juga meminta agar jajarannya selalu mengawal program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berlangsung.

Selain program penanganan Covid-19, Sigit juga memerintahkan jajarannya membantu pemerintah mengawal program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.

"Laksanakan, pengawasan dan pendampingan program dari pemerintah seperti UMKM. Proyek padat karya oleh pemerintah pusat maupun daerah berikan pendampingan agar dikawal," katanya.

Anggota Polri, lanjut Sigit, diminta mendengar keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Semoga perkembangan ekonomi bisa kembali normal maka perlu pendampingan dengan baik," katanya.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya soal penanganan perkara dengan mengedepankan restorativ justice, agar rasa keadilan dirasakan dan diawasi pelaksanaan agar tidak terjadi penyelewengan.

"Lalu tentang mafia tanah seperti pengembangan perkebunan dan lain-lain mohon jadi perhatian," katanya.

Berikut daftar perwira tinggi Mabes Polri dan Kapolda yang melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat:

PEJABAT YANG SERAH TERIMA JABATAN:

 

1. KOORSAHLI KAPOLRI LAMA/ KAPOLDA SULUT BARU: IRJEN POL Drs. NANA SUJANA, M.M

2. KOORSAHLI KAPOLRI BARU/ KAPOLDA SUMUT LAMA: IRJEN POL Drs. MARTUANI SORMIN, M.Si

3. KAPOLDA SULUT LAMA/

KAPOLDA SUMUT BARU:

IRJEN POL Drs. R. Z. PANCA PUTRA S., M.Si.

4. KAPOLDA LAMPUNG LAMA:

IRJEN POL Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.

 

5. KAPOLDA LAMPUNG BARU:

IRJEN POL Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

6. KAPOLDA PAPUA LAMA:

IRJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW

7. KAPOLDA PAPUA BARU:

BRIGJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

 

PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI IRJEN POL KE KOMJEN POL:

 

1. KOMJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW.

 

 

PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI BRIGJEN POL KE IRJEN POL:

 

1. IRJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

 

2. IRJEN POL Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.

 

3. IRJEN POL Drs. SURYANBODO ASMORO, M.M.

 

 4. IRJEN POL MOH. ABDUL KADIR, M.Si.

 

PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI KOMBES POL KE BRIGJEN POL:

 

1. BRIGJEN POL Dr. EKO RUDI SUDARTO, S.I.K., M.Si.

 

2. BRIGJEN POL PIPIT RISMANTO, S.I.K.

 

3. BRIGJEN POL M. MUSTAQIM, S.I.K.

 

4. BRIGJEN POL dr. HARIYANTO, Sp.PD.

 

5. BRIGJEN POL Drs. AHMAD ALWI, M.M.

6. BRIGJEN POL RUDI HARTONO, S.H., S.I.K.

7. BRIGJEN POL SAMUDI, S.I.K., M.H.

Ini sederet tugas para Kapolda Baru dari Kapolri

  

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) di lingkungan Mabes Polri dan beberapa Kapolda. Upacara dilakukan di Rupatama Mabes Polri pada hari ini, Kamis, 4 Maret 2021. Sebanyak 19 pati Polri melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat baru yang dilantik, terutama masalah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Dia mengatakan, para pejabat baru yang dilantik terutama Kapolda yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Pejabat baru agar melaksanakan PPKM mikro bagi yang masuk dalam 7 Polda, sedangkan yang lain melaksanakan kegiatan imbangan," kata Listyo.

Jenderal bintang empat itu mengingatkan munculnya varian Covid-19 baru yang sangat cepat penyebarannya. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk mengantisipasi.

Mantan Kapolda Banten ini juga meminta jajarannya untuk cepat melakukan 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Pastikan anggotanya agar melaksanakannya dengan baik.

"Berikan reward bagi anggota yang telah melakukan zona merah menjadi zona hijau," katanya.

Koordinasi penanganan Covid-19 dengan unsur forkopimda, kata Sigit, juga sangat penting dilakukan agar kasusnya dapat menurun.

Mantan Kabarareskrim Polri juga meminta agar jajarannya selalu mengawal program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berlangsung.

Selain program penanganan Covid-19, Sigit juga memerintahkan jajarannya membantu pemerintah mengawal program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.

"Laksanakan, pengawasan dan pendampingan program dari pemerintah seperti UMKM. Proyek padat karya oleh pemerintah pusat maupun daerah berikan pendampingan agar dikawal," katanya.

Anggota Polri, lanjut Sigit, diminta mendengar keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Semoga perkembangan ekonomi bisa kembali normal maka perlu pendampingan dengan baik," katanya.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya soal penanganan perkara dengan mengedepankan restorativ justice, agar rasa keadilan dirasakan dan diawasi pelaksanaan agar tidak terjadi penyelewengan.

"Lalu tentang mafia tanah seperti pengembangan perkebunan dan lain-lain mohon jadi perhatian," katanya.

Berikut daftar perwira tinggi Mabes Polri dan Kapolda yang melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat:

PEJABAT YANG SERAH TERIMA JABATAN:

1. KOORSAHLI KAPOLRI LAMA/ KAPOLDA SULUT BARU: IRJEN POL Drs. NANA SUJANA, M.M

2. KOORSAHLI KAPOLRI BARU/ KAPOLDA SUMUT LAMA: IRJEN POL Drs. MARTUANI SORMIN, M.Si

3. KAPOLDA SULUT LAMA/

KAPOLDA SUMUT BARU:

IRJEN POL Drs. R. Z. PANCA PUTRA S., M.Si.

4. KAPOLDA LAMPUNG LAMA:

IRJEN POL Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.

5. KAPOLDA LAMPUNG BARU:

IRJEN POL Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

6. KAPOLDA PAPUA LAMA:

IRJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW

7. KAPOLDA PAPUA BARU:

BRIGJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI IRJEN POL KE KOMJEN POL:

1. KOMJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW.

PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI BRIGJEN POL KE IRJEN POL:

1. IRJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

2. IRJEN POL Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.

3. IRJEN POL Drs. SURYANBODO ASMORO, M.M.

 4. IRJEN POL MOH. ABDUL KADIR, M.Si.

PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI KOMBES POL KE BRIGJEN POL:

1. BRIGJEN POL Dr. EKO RUDI SUDARTO, S.I.K., M.Si.

2. BRIGJEN POL PIPIT RISMANTO, S.I.K.

3. BRIGJEN POL M. MUSTAQIM, S.I.K.

4. BRIGJEN POL dr. HARIYANTO, Sp.PD.

5. BRIGJEN POL Drs. AHMAD ALWI, M.M.

6. BRIGJEN POL RUDI HARTONO, S.H., S.I.K.

7. BRIGJEN POL SAMUDI, S.I.K., M.H.

Polda Jawa Timur Beri Dukungan Penuh Kegiatan PLN Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat

 

SURABAYA, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim menjalin Silaturahmi serta koordinasi dan audiensi dengan PT. PLN Jatim, yang dilaksanakan di Lobby Tribrata lantai 2 Mapolda Jatim, Kamis (4/3/2021) pagi.

Kapolda menyebutkan, bahwa silaturahmi dan audiensi bersama PT. PLN Jatim ini sangat penting dan perlu dilakukan. 

Kami Polda Jawa Timur melakukan koordinasi dengan PLN. Tugas polisi menjaga keamanan, ketertiban dan memelihara serta melakukan penindakan hukum agar timbul keamanan dan ketertiban serta menunjang kegiatan ekonomi.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan PLN, koordinasi ini sangat penting guna menunjang berlangsungnya ekonomi masyarakat. Serta menjaga keamanan, ketertiban dan pemeliharaan," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, Kamis (4/3/2021) pagi.

Kegiatan PLN ini perlu dukungan semua pihak termasuk dengan dukungan dari masyarakat. Karena kegiatan PLN bisa meningkatan perekonomian bagi masyarakat. Saya berharap, semua bisa sinergi dan saling mendukung satu dengan yang lain.

Sementara itu hadir dalam audiensi tersebut, GM PLN Unit Induk Distribusi Jatim  Nyoman S. Astawa, Direktur Utama PJB Gong Matus Hasibuan, GM Unit Induk Pembangunan JBTB 1 & 2 Djarot Hutabri, GM Unit Induk Transmisi JBTB Suroso dan Rodesa Anggarianto Senior Audit Executive JBT

GM PLN Unit Induk Distribusi Jatim  Nyoman S. Astawa menyatakan, bahwa audiensi bersama Bapak Kapolda Jatim meminta dukungan penuh terkait dengan kegiatan rutin PLN yang terjadi di lapangan, selain itu juga pengaman aset-aset PLN yang masuk obyek vital nasional.

"Dukungan serta support dari kepolisian (Polda Jatim) sangat penting untuk pengamanan aset PLN yang masuk obyek vital nasional," ucapnya.

Upaya Peningkatan Kemampuan Penyidik Dalam Ilmu Lingusitik,Polri Lakukan Penelitian GASBIN

 

SURABAYA- Penguasaan linguistik forensik dalam penegakan hukum itu sangat penting. Karena menyangkut penerapan pengetahuan, metode dan wawasan linguistik pada konteks forensik hukum, bahasa, investigasi kejahatan, persidangan dan prosedur peradilan. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. Drs. Guntur Setyanto saat Penelitian GASBIN "Riset aksi tentang peningkatan kemampuan linguistik forensik bagi penyidik Polri" di Polda Jawa Timur, Rabo (3/3/21). 

Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. Drs. Guntur Setyanto mengungkapkan, bahwa istilah linguistik forensik pertama kali muncul pada tahun 1968 ketika Prof. Jan Sbarvik menggunakannya dalam analisis pernyataan Timothy John Evans. 

Dimana ia menemukan berbagai penanda gaya yang terlibat. Evans tidak benar-benar memberikan pernyataan kepada petugas Polisi seperti yang telah dinyatakan dalam persidangan. 

Di Amerika Serikat juga ada kasus Ernesto Miranda tahun 1963. Kasusnya mengarah pada penciptaan Hak Miranda dan mendorong fokus linguistik forensik pada pernyataan saksi daripada pernyataan Polisi. 

Berbagai kasus muncul yang menantang apakah tersangka benar-benar memahami atau tidak tentang arti hak-hak mereka yang mengarah ke perbedaan gaya interogasi koersif versus sukarela. 

Beragamnya tipe Polsek, seperti Polsek Metro, Polsek Urban, Polsek Rural dan Polsek Pra Rural yang tersebar di satuan kewilayahan dengan beban tugas dan persoalan yang berbeda-beda seringkali mengabaikan aspek pemeliharaan. 

Padahal disisi lain, masyarakat mengharapkan Mako Polsek bisa menjadi "Rumah Aman" sehingga tidak ditemukan kondisi yang tidak sehat, tidak aman dan tidak nyaman saat mereka mendatangi Mako Polsek. 

Secara substantif, ada tiga bidang penerapan ilmu linguistik forensik dalam proses penegakan hukum. 

Yaitu, pertama memahami bahasa hukum tertulis. Kedua memahami penggunaan bahasa dalam proses forensik dan peradilan. Ketiga penyediaan bukti linguistik. 

"Jadi linguistik forensik itu merupakan bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum dan kejahatan," jelas Brigjen Pol. Drs. Guntur. 

Berdasarkan fakta tersebut, lanjut Brigjen Guntur maka dibutuhkan personil Polri/Penyidik yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga dapat memahami antara permasalahan hukum dan kebahasaan seperti pada kasus yang sudah disebutkan di atas. 

Kehadiran riset aksi tentang linguistik forensik sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan penyidik dalam ilmu lingusitik diharapkan dapat dijadikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

"Dengan bantuan linguistik forensik, diharapkan seorang penyidik dapat lebih mudah dalam melakukan proses penyelidikan dari aspek grammatical, karena belum banyak penyidik Kepolisian yang mengetahui dan menguasainya," tambah Brigjen Guntur. 

Selain itu, Brigjen Guntur juga menyebutkan apabila pendekatan penelitian adalah dengan pendekatan mix method. 

"Sedangkan teknik pengumpulan data selama penelitian dilakukan dalam dua teknik yaitu wawancara mendalam kepada informan kunci dan pemgisian kuesioner kepada responden yang ditunjuk," pungkas Brigjen Guntur. 

Untuk diketahui penelitian dilakukan mulai dari tanggal 1 Maret sampai 5 Maret 2021. Yang dipimpin oleh Kombes Pol Drs. M. Asrul Azis, yang beranggotakan AKBP Wadi, dengan pembina Budi Triyanto dan Iptu Gustika Sitanggang. (*)

Kapolda Jatim Berikan Semangat Anggota Madiun, Dalam Penanganan Covid-19

 

Pendisiplinan masyarakat tentang Protokol Kesehatan (Prokes) lebih ditingkatkan, dalam penanganan Covid-19 di Madiun. Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, dalam arahannya di ruang Adhi Pradana, Polres Madiun.

Usai memberikan arahan kepada Anggota Polres Magetan, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, bersama Pejabat Utama Polda Jatim juga memberikan arahan di Polres Madiun. 

Diketahui bersama, dalam kasus Covid-19 Kabupaten Madiun masuk dalam zona Orange, untuk itu Kapolda Jatim memberi semangat dan motivasi kepada anggota di Polres Madiun, untuk lebih intensif dan fokus dalam pendisiplinan Prokes serta Membentuk posko PPKM Mikro di setiap desa dan membagi zonasi. 

"Bahwa Kabupaten Madiun masih orange jangan lelah menanggulangi covid-19. Korelasi kehadiran anggota Polri di lapangan terkait kepatuhan masyarakat dengan kedisiplinan protokol kesehatan. Membentuk posko PPKM Mikro di setiap desa dan membagi zonasi. kontribusi Polri yang diharapkan dalam penangan pandemi covid-19," tegasnya Irjen Pol Nico Afinta, pada Rabu (3/3/2021). 

Selain itu, Kapolda juga menekankan kepada anggota untuk tetap fokus dalam pelaksanaan tugas, guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perencanaan secara rinci, sehingga perlu memedomani 3K, yakni komunikasi, koordinasi, kolaborasi.

"Percayalah orang-orang di sekeliling kita merupakan orang yang membantu kita, yang menolong kita, yang mempengaruhi masa depan kita. Sukses melalui kebersamaan, sukses melalui proses, apa yang kau dapat hari ini karena kemarin, apa yang kau dapat esok nanti karena hari ini," ujarnya.

Kapolda Jatim Berikan Pengarahan Tentang TWT Dan Penanggulangan Covid-19, di Polres Magetan

 

MAGETAN - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, bersama Pejabat Utama Polda Jatim, berikan pengarahan tentang program Kerja Kapolri dan Implementasi Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab (TWT), serta penanggulangan Covid-19, di Aula Pesat Gatra, Polres Magetan, pada Rabu (3/3/21). 

"Jika Anggota bekerja dengan baik maka organisasi akan menjadi baik,"tutur Kapolda Jatim saat memberikan pemaparan kepada anggota di Polres Magetan. 

Selain itu, Kapolda juga mengatakan kepada anggota, untuk menyusun perencanaan yang baik, agar hasinya juga baik, dan tetap berpedoman pada Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab (TWT) masing-masing. 

"Perencanaan yang sangat baik, maka hasilnya akan baik, namun jika Perencanaan yang cukup baik, maka hasilnya kurang baik, dan Perencanaan yang kurang baik, maka Tidak membuahkan hasil," ucapnya. 

Lebih lanjut, Kapolda Jatim berpesan kepada anggota Polres Magetan, untuk selalu peka dan prediktif dalam menyikapi segala situasi, sehingga selaras dengan Program Kapolri yaitu PRESISI. 

Tetap fokus dalam tugas, dengan komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi, serta memperhatikan orang sekelilingnya. 

"Percayalah, orang-orang disekiling kita, merupakan orang yang membantu kita, yang menolong kita, yang mempengaruhi masa depan kita," ujarnya. 

Sementara, untuk penanggulangan Covid-19, Kapolda menyampaikan dalam paparannya melalui program strategi Preventif. 

Yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkait penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, serta optimalisasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. 

"Laksanakan strategi penegakan disiplin dalam penanggulangan pandemi covid-19 dengan Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi yang baik bersama Instansi terkait, dalam Penegakan Disiplin Operasi Yustisi. Harapannya dapat menekan angka pertumbuhan covid-19, sehingga Kabupaten Magetan, menjadi Zona hijau," pungkas Irjen Pol Nico Afinta. 

Dalam kesempatan ini Kapolda Jatim memberikan reward kepada anggota penyintas Covid-19 di Polres Magetan, sebagai bentuk kepedulian Kapolda Jatim kepada anggotanya. (*)

Pakar Hukum Sebut Kerumunan di Maumere Bukan Pidana, Wajar Kalau Laporan Warga Ditolak

 

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof Agus Surono menyampaikan bahwa kerumunan massa di Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas adalah suatu hal yang spontan. Karena itu dia menilai peristiwa tersebut tidak ada unsur pidana. 

Dalam keterangan tertulisnya,Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia ini menyebutkan,penyebab kerumunan harus dibedakan. 

"Pada kunjungan Presiden kali ini masyarakat datang secara spontan dan tidak ada undangan secara resmi atau khusus,serta Presiden tetap mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker,"kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (2/3/21). 

Agus melihat, masyarakat yang hadir adalah sebagai bentuk antusiasme ingin melihat dan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. 

Apalagi, kunjungan Presiden ke daerah tersebut membawa perubahan positif. 

"Saya kira ini bagian dari antusiasme masyarakat yang ingin melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinannya dan jarang terjadi,"jelas Prof Agus Surono. 

Hal itulah menurut  Prof Agus Surono yang harus direspon positif,karena kehadiran Presiden untuk membawa perubahan di daerah tersebut. 

Dia pun membandingkan kerumunan yang di Maumere dengan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. 

Dalam kerumunan di Petamburan, dia melihat ada suatu kesengajaan dengan suatu ajakan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. 

"Berbeda dengan peristiwa yang terjadi di petamburan yang didahului unsur adanya suatu ajakan dan undangan secara khusus," sebut Prof Agus. 

Ditambahkan oleh Guru Besar Ilmu Hukum ini, peristiwa petamburan ada sebabnya dan ini yang harus dibedakan serta konsekuensi hukumnya berbeda. 

"Jadi peristiwa di Maumere tidak bisa dikualifikasi masuk peristiwa pidana,"tegas Prof.Agus. 

Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat kerumunan di Petamburan, Provinsi DKI Jakarta saat itu sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Artinya, ada unsur pelangggaran hukum sesuai ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93. 

"Pasal 93 jelas tidak boleh adanya kerumunan dan menghalangi-halangi tindakan tertentu menjaga kekarantinaan dengan baik,karena pada situasi di Petamburan itu DKI Jakarta masih PSBB," kata Prof.Agus. 

Mengenai langkah penyidik Bareskrim Polri yang menolak laporan masyarakat soal kerumunan di Maumere, dia melihat hal tersebut suatu hal yang benar. 

Sebab, memang tidak ada unsur pidana dalam peristiwa Maumere. 

"Kepolisian mempunyai hak subjektif untuk memproses lebih lanjut atau tidak,jika tak ada perbuatan pidana maka tak perlu ada proses penyidikan,"jelas Prof. Agus. 

Guru Besar Ilmu Hukum ini menjelaskan,jika laporan itu ada peristiwa pidana baru dilakukan proses penyidikan. 

Itu pun nantinya bisa saja dihentikan kalau tak cukup bukti. 

"Yang terjadi Maumere ini kan bukan peristiwa pidana karena tak ada kesalahan suatu ajakan dan melawan hukum,"ujar Prof.Agus. 

Dalam kesempatan ini, dia pun mengimbau agar masyarakat bisa melihat suatu peristiwa secara utuh dan sesuai fakta. 

Jika memang informasi yang diterima tak sesuai fakta, maka ia meminta masyarakat tak menyebarkannya ke media sosial. 

"Kita harus pintar menyaring informasi yang berdasarkan fakta. Kalau tidak berdasarkan fakta jangan ditambahin. Fakta itu tidak bisa berubah, tidak bisa ditambah atau dikurangi,"tegasProf.Agus. 

Saat ini, lanjut Prof. Agus, banyak hal yang jauh lebih penting untuk diselesaikan yakni salah satunya program vaksinasi agar Indonesia bisa terbebas dari virus COVID-19. 

"Kita masih banyak PR ke depan apalagi masa pandemi. Kita harus mendorong pemerintah supaya vaksin segera terselesaikan untuk semua lapisan masyarakat. Ini yang lebih penting untuk Indonesia lebih maju,"pungkas Prof.Agus. (*)

Hasil Rapid Test Antigen, Tak Ada Warga Positif Covid dalam Kerumunan Jokowi di NTT

 

JAKARTA - Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Edmon Bura mengungkapkan tak ada warga yang terpapar Covid-19 dalam kerumunan kunjungan PresidenJoko Widodo (Jokowi) pada Selasa (23/2) lalu.

Tim Tracing Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka telah melakukan pemeriksaan rapid test antigen kepada 109 warga di lima titik kerumunan Jokowi akhir pekan lalu.

"Untuk hasilnya semua negatif, dan tadi pagi sesuai arahan Pak Bupati untuk lima hari berikut itu dilakukan lagi tesnya. Untuk orang yang sama atau orang yang berbeda itu nanti kami koordinasikan dulu dengan tim tracing," kata Edmon saat dihubungi Selasa (2/3/2021).

Edmon mengatakan pihaknya telah menggerakkan lima tim di titik-titik yang menjadi lokasi kerumunan. Pertama dimulai dari depan gapura bandara sekitar Hotel Permata Sari sampai SPBU Waioti dengan 18 warga.

Kedua, dari SPBU Waioti sampai Terminal Lokaria sebanyak 24 warga. Ketiga, wilayah Terminal Lokaria sampai dengan Pasar Geliting sebanyak 22 warga. Keempat, Pasar Geliting hingga Waigete-Nangahale sebanyak 22 warga, dan titik terakhir di pertigaan Nangahale hingga Bendungan Napun Gete sebanyak 23 warga.

"Kami interview warga yang disitu, dari spot yang ada, ada beberapa pertanyaan kalau detailnya Satgas ya yang tahu. Kemudian warga ditanya kesediaan diambil sampelnya," ujarnya.

Selain melakukan tracing, Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka, kata Edmon, juga mempersilahkan warga yang berada di kerumunan untuk mendatangi Puskesmas terdekat. Para warga bisa meminta rapid test antigen secara gratis.

"Tracing tetap dilakukan di puskesmas masing-masing. Nanti ada tambahan pertanyaan, apakah ikut berkerumun atau tidak saat kunjungan presiden," katanya.

Sebelumnya, kerumunan warga terjadi ketika Jokowi mengunjungi Kabupaten Sikka, NTT, pada Selasa (23/2). Momen kerumunan warga menyambut Jokowi itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyampaikan kerumunan saat Jokowi kunjungan kerja ke NTT merupakan bentuk antusiasme warga setempat. Bey menyebut masyarakat sudah menunggu rombongan presiden di pinggir jalan.

Bojonegoro Jadi Tempat TMMD ke-110 di Jawa Timur

 

BOJONEGORO - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto, bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (2/3/2021) membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 110, Tahun Anggaran 2021, di pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Pejabat Utama Kodam V Brawijaya, dan Pejabat Utama Polda Jatim. 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menyampaikan dengan pendekatan TMMD, kita bisa memecahkan masalah. 

"Ini adalah suatu semangat, dan berfikir untuk pasti bisa, tidak mengincar semua harus perfect, tapi harus lebih baik,"ujar Emil. 

Sementara, dalam sambutannya Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto memaparkan, hari ini telah dilakukan secara serentak pembukaan TMMD di beberapa wilayah di Jawa Timur, selain di Bojonegoro ada di Bondowoso, Sumenep, dan di Pacitan. 

Bojonegoro dianggap tempat yang strategis, disamping anggarannya juga yang paling besar nilai proyeknya, sehingga sebagai penghargaan maka Forkopimda Jatim hadir secara langsung. 

Selain itu, TMMD ini biasanya selalu di programkan kerja sama sinergitas, antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah, serta unsur stakeholder terkait di wilayah. 

Dulu namanya ABRI Masuk Desa, tapi setelah Polri berpisah, namanya menjadi TMMD, namun sebetulnya pelaksanaannya dilapangan tidak berubah, masih dilaksanakan oleh personil TNI dan personil Polri, serta pemerintah daerah. 

"Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai kesannya ini seolah - olah adalah program Tentara Nasional Indonesia semata.Pada tahun 1980 itu namanya ABRI masuk desa," tegasnya. 

Lebih lanjut Pangdam V Brawijaya menegaskan, perencanaan TMMD ini dilakukan dari bawah ke atas. 

Diharapkan sasaran fisik yang susah dikerjakan oleh pemerintah daerah, karena terpencil dan anggaran terbatas, ini bisa dikerjakan oleh TMMD. (*)

Pakar Hukum UI Sebut Kerumunan di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana

 

JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere  yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melintas tidak ada basis yang elementer adanya peristiwa pidana. 

Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. 

Karena itu, menurut Indriyanto, wajar Polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere. 

Sedangkan kerumunan yang terjadi saat RS dinilai oleh Pakar Hukum Pidana UI memang ada unsur niat yang melakukan pelanggaran hukum atas larangan normalnya. 

"Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normalnya," ujar Indriyanto dalam keteranganya, Senin (1/3). 

Sehingga permintaan pembebasan terhadap RS tersebut menurut Indriyanto   jelas tidak beralasan. 

"Karena penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana,"jelas Pakar Hukum Pidana UI ini. 

Disisi lain kata Indriyanto kerumunan warga saat menyambut Presiden Joko Widodo tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan Rizieq Syihab dari proses hukum. 

Pasalnya, Eks wakil ketua Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK ini berpandangan, kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya adalah hal yang berbeda. 

Indriyanto menekankan tidak ada ajakan saat kerumunan warga di Maumere ketika menyabut Presiden Jokowi. ( *).

*Kapolda Jatim dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Kolaborasi Terkait Sistem Peradilan Pidana dan Tindak Lanjut Satgas Mafia Tanah*

 

 

SURABAYA. Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH Dalam Rangka Kolaborasi terkait Sistem Peradilan Pidana dan Tindak Lanjut Satgas Mafia Tanah.  Bertempat di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Jalan Sumatera No. 42 Surabaya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi, Sekertaris Pengadilan Tinggi dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim serta Pejabat Utama Polda Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menuturkan, hari ini kami melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ini dalam rangka kolaborasi terkait Sistem Peradilan Pidana dan Tindak Lanjut Satgas Mafia Tanah di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

"Polda Jatim siap berkolaborasi dengan Pengadilan tinggi Surabaya dalam hal Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System. Serta pengamanan dan pengawalan dalam pelaksanaan eksekusi," jelasnya. Senin (01/03/2021)

Selain itu, Kapolda Jatim dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menambahkan, kami selalu berkoordinasi terkait tindak lanjut Satgas Mafia Tanah yang sudah dibentuk dan saat ini sudah menempuh tahapan rapat koordinasi awal.

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat, jika ada mafia tanah yang merugikan masyarakat segera dilaporkan ke Polda Jatim. Nantinya akan disikapi juga oleh Pengadilan Tinggi," terangnya.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan tertib dan aman serta tetap mematuhi Protokol Kesehatan.