Polres Mojokerto Perkuat Sinergi dengan PKD Serap Aspirasi Kepala Desa*

 *

MOJOKERTO – Dalam upaya memperkuat sinergitas antara kepolisian dan pemerintah desa, Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata menerima kunjungan silaturahmi Ketua dan Pengurus Persatuan Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto di Ruang Presisi Polres Mojokerto, Jumat (10/4/26).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 19 peserta, terdiri dari pejabat utama Polres Mojokerto serta para kepala desa (Kades) yang tergabung dalam PKD Kabupaten Mojokerto.

Kapolres Mojokerto menyampaikan Polres Mojokerto Polda Jatim akan terus berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan instansi lintas sektor termasuk para kepala desa. 

Ia menekankan pentingnya masukan dari para Kades sebagai representasi masyarakat di tingkat bawah.

“Dengan tagline Polisi Mojokerto, Polisi Rakyat, kami ingin mengetahui potret riil Polri di mata masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan saran dan masukan dari para kepala desa,”ungkap AKBP Andi.

Ia juga menyinggung langkah penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap oknum wartawan yang diduga melakukan praktik pemerasan. 

Mantan Kapolres Batu itu berharap, para kepala desa dapat memberikan pandangan serta informasi terkait fenomena tersebut, mengingat para Kades kerap menjadi pihak yang terdampak.

Selain itu, Kapolres Mojokerto membuka ruang dialog bagi para Kades untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, termasuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di desa masing-masing.

Sementara itu, Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, H. Miftachuddin, S.T., menyampaikan apresiasi atas undangan dan keterbukaan Polres Mojokerto Polda Jatim dalam menjalin komunikasi dengan para kepala desa.

Ia mengungkapkan bahwa peran Bhabinkamtibmas selama ini dinilai sangat aktif dan membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di desa. 

Menurutnya, kehadiran Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah pedesaan.

“Terkait penertiban oknum wartawan maupun LSM yang meresahkan, kami sangat mendukung langkah tegas dari Polres Mojokerto. Banyak kepala desa yang mengalami intimidasi, sehingga menghambat jalannya program pembangunan,” jelasnya.

Ia juga berharap agar penegakan hukum terhadap oknum-oknum tersebut dapat terus dilakukan secara konsisten, mengingat masih adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu kepada kepala desa.

Dalam kesempatan tersebut, para kepala desa juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Polres Mojokerto Polda Jatim khususnya dalam pengamanan Idul Fitri melalui pos pelayanan dan pengamanan, termasuk di rest area Cangar yang dinilai sangat membantu masyarakat.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan ramah tamah, mencerminkan terjalinnya komunikasi yang harmonis antara Polres Mojokerto dan PKD Kabupaten Mojokerto. 

Diharapkan, sinergitas ini dapat terus terjaga guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Mojokerto. (*)

Polres Ngawi Cek SPBU dan SPBE Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Pascalebaran

 *

NGAWI – Polres Ngawi Polda Jatim melaksanakan pengecekan stok BBM di sejumlah SPBU serta distribusi LPG di SPBE wilayah Kabupaten Ngawi.

Kegiatan dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi, S.I.K., M.H., bersama tim serta petugas dari Dinas Metrologi. 

Pengecekan dilakukan di beberapa titik strategis, meliputi SPBU di Karangasri dan Tempuran, serta dua SPBE di wilayah Karangtengah Prandon dan Geneng.

Hasilnya, stok BBM baik subsidi maupun non-subsidi dinyatakan aman pasca lebaran. 

Tidak ditemukan keterlambatan distribusi, dan hasil uji takaran menunjukkan volume BBM masih dalam batas toleransi serta tidak terkontaminasi zat lain maupun air.

Sementara itu, hasil pengecekan LPG 3 Kg di SPBE menunjukkan tidak adanya pengurangan kuota. 

Distribusi harian berjalan lancar dengan penyaluran mencapai 18 hingga 22 load order (LO) per hari. Uji timbang tabung gas juga dinyatakan sesuai standar.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama,S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa secara umum kondisi stok dan distribusi energi di wilayah Ngawi dalam keadaan aman dan terkendali pasca lebaran.

“Distribusi BBM dan LPG berjalan lancar, tidak ditemukan indikasi pelanggaran maupun kelangkaan di lapangan pasca lebaran,” ujarnya pada Sabtu (11/4/2026).

Polres Ngawi Polda Jatim akan terus melakukan pengawasan rutin serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Perdagangan, guna memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga.

Dengan adanya pengecekan ini, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM maupun LPG di wilayah Kabupaten Ngawi. (*)

Polda Jatim Razia THM Surabaya, 106 Pengunjung Dites Urine, Hasilnya Seluruhnya Negatif

 *

SURABAYA – Polda Jawa Timur memastikan kondisi tempat hiburan malam (THM) di Surabaya tetap aman dari peredaran narkoba setelah melakukan razia dan tes urine terhadap 106 pengunjung di tiga lokasi berbeda.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menggelar razia pada Jumat (10/11/2026) malam dengan melibatkan tiga tim gabungan. Sebanyak 106 pengunjung menjalani pemeriksaan urine dan seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

Dirresnarkoba Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengatakan, hasil tersebut menunjukkan situasi THM di Surabaya relatif kondusif.

“Total 106 orang kami lakukan pemeriksaan urine di tiga lokasi dan seluruhnya negatif. Ini menunjukkan tempat hiburan malam di Surabaya dalam kondisi relatif aman dan terkendali,” ujar Kombes Kurniawan.

Ia menegaskan, razia dilakukan secara humanis dan persuasif, tanpa mengganggu aktivitas masyarakat, namun tetap tegas terhadap potensi pelanggaran hukum.

“Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada ruang bagi peredaran narkoba, khususnya di lokasi yang berpotensi menjadi titik rawan,” tegasnya.

Polda Jatim memastikan razia serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi pengunjung tempat hiburan di Surabaya.

Polantas Menyapa, Pelayanan Humanis Satlantas Polres Madiun Kota

 

Madiun – Kegiatan *Polantas Menyapa* kembali dilaksanakan oleh Satlantas Polres Madiun Kota pada Sabtu, 11 April 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan pelayanan penyerahan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada para pemohon dengan pendekatan yang humanis, ramah, dan penuh empati.

Sejak pagi hari, masyarakat yang telah menyelesaikan proses administrasi terlihat antusias menerima SIM mereka secara langsung dari petugas. Tidak hanya sekadar menyerahkan dokumen, anggota Satlantas juga memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Petugas menyampaikan bahwa memiliki SIM bukan hanya sebagai syarat administratif, namun juga menjadi bukti bahwa pengendara telah memahami aturan dan tata tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, kesadaran untuk selalu tertib di jalan menjadi hal yang sangat penting demi keselamatan bersama.

Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Nanang Cahyono, S.Pd., dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan Polantas Menyapa ini, kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga humanis. Penyerahan SIM ini kami jadikan sebagai sarana edukasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan dan tertib berlalu lintas. Kami berharap, dengan kepemilikan SIM, masyarakat dapat menjadi pelopor keselamatan di jalan,” ujar AKP Nanang Cahyono.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Madiun.

Polres Lumajang Intensifkan Pengecekan LPG 3 Kg, Pastikan Distribusi Tepat Sasaran

 *

LUMAJANG – Polres Lumajang Polda Jatim bergerak cepat melakukan pengecekan dan pemantauan distribusi gas Elpiji 3 kilogram di sejumlah agen dan pangkalan, dengan melibatkan seluruh jajaran Polsek.

Langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG subsidi di beberapa wilayah.

Pengecekan dilakukan secara serentak oleh Polsek Pasirian, Polsek Kunir, Polsek Pronojiwo, Polsek Lumajang Kota, dan Polsek Senduro. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi gas bersubsidi agar tetap tepat sasaran.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar melalui Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Suprapto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam menjamin stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.

“Pengecekan ini kami lakukan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar, serta mengantisipasi adanya penyimpangan di lapangan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan haknya,” ujar Ipda Suprapto, Jumat (10/4/26).

Di wilayah Pasirian, petugas melakukan pengecekan di SPBE PT. Perindo Desa Madurejo serta dua agen, yakni CV. Garuda Gas Nusantara dan CV. Selaras Jaya. 

Dari hasil pemantauan, SPBE menerima pasokan rutin dari Pertamina sebanyak 50 ton per hari. Namun, distribusi ke wilayah tertentu masih belum merata.

Sementara itu di wilayah Pronojiwo, hasil pengecekan di pangkalan menunjukkan terdapat 196 tabung kosong dan hanya 8 tabung berisi. 

Meski demikian, distribusi harian disebut berjalan dengan kisaran 90 hingga 110 tabung per hari, dengan harga jual Rp18.000 per tabung.

Di Kecamatan Lumajang, Polsek Lumajang Kota bersama Forkopimca melakukan pengecekan di dua agen besar. 

Ditemukan bahwa stok tabung kosong masih mendominasi akibat keterlambatan distribusi sejak tiga minggu sebelum Lebaran. 

Saat ini pengiriman disebut berkurang sekitar 20 persen dari kondisi normal.

Selain itu, di SPBE Jalan Lintas Timur Jogotrunan tercatat stok mencapai 50 metrik ton. 

Namun di tingkat agen, antrean pengisian masih menjadi kendala sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi ke pangkalan.

Polsek Kunir juga menemukan adanya keterbatasan kuota pengiriman. 

Distribusi ke pangkalan dilakukan satu minggu sekali, dengan kendala tambahan berupa tidak adanya pengiriman saat hari libur nasional atau tanggal merah.

Sedangkan di wilayah Senduro, hasil pemantauan di agen menunjukkan seluruh stok tabung dalam kondisi kosong.

Kendala utama yang dihadapi adalah tingginya permintaan dari luar daerah yang turut membeli LPG 3 kg di wilayah tersebut.

Ipda Suprapto menegaskan, pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan secara berkala serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi kendala distribusi.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan LPG subsidi sesuai peruntukannya. Jika ditemukan adanya penimbunan atau penyalahgunaan, tentu akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dengan adanya kegiatan pengecekan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Lumajang dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. (*)

Polres Ponorogo Amankan Pengedar Narkoba Asal Madiun, Sita 301 Gram Sabu

 *

PONOROGO, – Komitmen memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan Satresnarkoba Polres Ponorogo Polda Jatim.

Satu mata rantai jaringan pengedar sabu berhasil diputus setelah petugas meringkus tersangka berinisial INR dengan barang bukti sabu seberat 301,37 gram.

Pengungkapan ini bukan kasus biasa. INR merupakan hasil pengembangan dari tersangka K yang lebih dulu diamankan pada Kamis (19/3/2026) bulan lalu.

Polisi mendapatkan titik terang, dari pengakuan tersangka K bahwa  pasokan sabu berasal dari tangan INR.

Tak butuh waktu lama, tim Satresnarkoba langsung bergerak cepat. Pada Jumat (4/4/2026) sekitar pukul 06.00 WIB, INR digerebek di kediamannya di Jalan Tampar, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Dalam penggerebekan tersebut, Polisi menemukan barang bukti dalam jumlah besar yang siap edar. 

Di antaranya Tiga plastik klip berisi kristal putih diduga sabu masing-masing sekitar 99 gram, satu paket sabu seberat 3,68 gram, 10 pak plastik klip kosong, serta satu unit ponsel yang diduga menjadi alat komunikasi transaksi.

Wakapolres Ponorogo, Kompol Try Widyanto Fauzal, menegaskan bahwa keberhasilan ini berdampak signifikan dalam menyelamatkan masyarakat dari ancaman narkoba.

“Dengan tertangkapnya pelaku, kami berhasil menyelamatkan sekitar 1.500 jiwa, dengan asumsi 1 gram untuk 5 orang. Selain itu, kami juga mengamankan potensi peredaran uang sekitar Rp390 juta, dengan estimasi harga Rp1,3 juta per gram,” tegasnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, pengungkapan ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku jaringan narkotika bahwa Polres Ponorogo tidak akan memberi ruang bagi peredaran barang haram tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka INR dijerat dengan pasal berat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. INR terancam Pasal 114 ayat (2) dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau minimal enam tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara. 

Selain itu, ketentuan dalam KUHP terbaru juga turut dikenakan untuk memperkuat jeratan hukum terhadap tersangka.

“Ancaman hukuman bagi tersangka sangat berat, mulai dari minimal lima tahun hingga pidana seumur hidup, bahkan bisa sampai pidana mati sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.

Saat ini, kepolisian masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas.  (*)

Kepuasan Publik Mudik Lebaran 2026 Tembus 85,3 Persen, Bukti Kolaborasi Sistem yang Berhasil

 

Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 tercatat sangat tinggi. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 85,3 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan mudik tahun ini.

Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan di kalangan pemudik bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 85,3 persen. Angka ini mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap berbagai aspek penyelenggaraan mudik, mulai dari kelancaran hingga faktor keselamatan.

Selain itu, sebanyak 79,8 persen responden menyatakan setuju bahwa angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik mengalami penurunan, baik untuk kategori ringan maupun fatal. Hal ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem keselamatan selama arus mudik berlangsung.

Pengamat sosial dan akademisi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai bahwa penurunan angka kecelakaan tersebut merupakan hasil dari bekerjanya ekosistem keselamatan yang terkoordinasi dengan baik.

“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan hasil dari bekerjanya ekosistem keselamatan yang terkoordinasi. Ini tidak hanya bergantung pada satu atau dua aktor, tetapi merupakan desain sistem yang saling mendukung,” ujar Devie.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Pertama, kebijakan dan infrastruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Polri, Kementerian Perhubungan, serta institusi terkait lainnya. Upaya seperti rekayasa lalu lintas, penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti ETLE, hingga perbaikan sistem transportasi menjadi bagian penting dalam menciptakan perjalanan yang lebih aman.

Faktor kedua adalah kehadiran negara secara langsung di lapangan melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Kehadiran petugas di berbagai titik strategis, termasuk pos-pos pengamanan di sepanjang jalur mudik, dinilai mampu meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat.

“Ketika masyarakat melihat kehadiran petugas secara nyata di lapangan, itu meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, menurunkan potensi pelanggaran, dan yang paling penting memberikan rasa aman bahwa negara hadir,” jelasnya.

Sementara itu, faktor ketiga adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Menurut Devie, kesadaran kolektif ini menjadi elemen penting yang melengkapi kebijakan dan kehadiran negara.

Ia juga menilai positif pemanfaatan teknologi oleh Polri dalam menyediakan informasi secara real time kepada masyarakat selama periode mudik. Informasi tersebut membantu masyarakat dalam mengambil keputusan perjalanan yang lebih aman dan efisien.

“Keselamatan dan kelancaran mudik bukan hanya hasil kerja negara, tetapi juga gotong royong antara kebijakan yang tepat, kehadiran negara di lapangan, serta kesadaran masyarakat,” pungkas Devie.

Ki Darmaningtyas: Kepuasan Pemudik Hingga 85,3% Bukti Keberhasilan Rekayasa Lalu Lintas dan Sinergi Lintas Sektor

 

Jakarta - Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelayanan mudik tahun ini. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 Maret hingga 4 April 2026 terhadap 1.200 responden menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengamat transportasi Darmaningtyas menilai tingginya kepuasan publik tersebut mencerminkan keberhasilan pengelolaan arus mudik, khususnya pada sektor transportasi jalan. Ia menegaskan bahwa respons masyarakat merupakan gambaran nyata kondisi di lapangan yang dirasakan langsung oleh para pemudik.

“Jawaban masyarakat ini sangat jujur dan bukan dibuat-buat. Terutama dirasakan oleh mereka yang mudik menggunakan kendaraan bermotor, baik pribadi maupun umum. Mudik tahun ini, baik arus mudik maupun arus balik, tergolong lancar,” ujarnya dalam wawancara di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurutnya, kelancaran tersebut tidak lepas dari penerapan rekayasa lalu lintas yang tepat, seperti contraflow dan one way, yang diterapkan berdasarkan pemantauan volume kendaraan secara real time.

“Keputusan penerapan contraflow maupun one way dilakukan secara baik sehingga masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan lancar. Memang ada penumpukan di rest area bagi pemudik yang beristirahat, tetapi tidak mengganggu secara signifikan terhadap kelancaran perjalanan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan mudik tahun ini juga ditopang oleh koordinasi lintas sektor yang semakin solid antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pengelola jalan tol seperti Jasa Marga, hingga dukungan santunan kecelakaan dari Jasa Raharja.

“Saya melihat koordinasi dan kolaborasi antar-stakeholder beberapa tahun terakhir sangat harmonis. Semua hadir dan aktif di lapangan, sehingga keputusan bisa diambil cepat dan berbasis data,” katanya.

Selain koordinasi, penggunaan teknologi juga dinilai memberikan kontribusi besar. Pemantauan melalui command center, analisis volume kendaraan, hingga pemanfaatan drone membantu aparat menentukan kebijakan rekayasa lalu lintas secara lebih presisi.

Darmaningtyas juga menyoroti faktor pengalaman panjang penyelenggaraan mudik nasional sebagai kunci keberhasilan. Menurutnya, pembagian peran antara perencanaan oleh Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan di lapangan oleh Polri berjalan efektif dan saling melengkapi.

“Pembagian tugas ini membuat pelaksanaan di lapangan lebih tegas dan cepat. Petugas tidak perlu lagi ragu dalam bertindak karena sudah ada perencanaan matang yang disusun bersama,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pendekatan humanis petugas di lapangan dalam menghadapi kepadatan, khususnya di sekitar rest area.

“Polri tidak hanya menerapkan rekayasa lalu lintas, tetapi juga rekayasa kemanusiaan. Edukasi dan pendekatan persuasif membuat pemudik tetap tenang meski harus menunggu,” tuturnya.

Menurutnya, keberhasilan Operasi Ketupat 2026 dapat dilihat dari dua indikator utama, yakni kelancaran lalu lintas dan penurunan angka kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau ditanya indikator keberhasilan Operasi Ketupat, bagi saya ada dua: kelancaran lalu lintas dan penurunan angka kecelakaan. Tahun ini keduanya tercapai dan itu patut diapresiasi,” tegasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan agar pengelolaan arus mudik dan balik ke depan semakin optimal.

“Ke depan perlu terobosan baru agar perjalanan mudik maupun arus balik bisa sama-sama semakin lancar dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Polresta Sidoarjo Ungkap 19 Kasus Narkoba Selamatkan 4000 Jiwa dari Bahaya Narkotika*

 *

SIDOARJO - Sebanyak 19 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 25 orang, berhasil diungkap Satuan Resnarkoba Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur pada Bulan Maret 2026.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing pada konferensi pers menyampaikan, para tersangka yang diamankan berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas berperan sebagai kurir maupun pengedar.

“Selama Maret 2026, kami berhasil mengungkap 19 kasus dengan 25 tersangka," kata Kombes Christian, Kamis (9/4/26).

Ia menegaskan, pengungkapan kasus ini bagian dari komitmen Polresta Sidoarjo Polda Jatim dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo.

Dari pengungkapan tersebut, Polisi juga menyita berbagai barang bukti narkotika, di antaranya sabu seberat 235,79 gram, 52 butir ekstasi, serta ganja seberat 408,66 gram.

Menurut Kapolresta Sidoarjo, jika dikalkulasikan, pengungkapan kasus ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp 387 juta.

Dalam sejumlah kasus menonjol, Polisi mengungkap peredaran narkoba dengan berbagai modus, mulai dari sistem ranjau hingga transaksi langsung (COD). 

Para tersangka umumnya mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan yang masih dalam pengejaran (DPO).

Salah satu kasus terjadi pada 5 Maret 2026 di wilayah Tulangan, di mana seorang tersangka berinisial AH diamankan di dalam rumahnya. 

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku berperan sebagai kurir yang menerima sabu dari seorang DPO untuk diedarkan di wilayah Sidoarjo.

Kasus lain pada 9-10 Maret 2026 mengungkap jaringan peredaran sabu dan ganja yang melibatkan tiga tersangka di wilayah Sidoarjo. 

Mereka mengaku mendapat pasokan dari jaringan lain untuk diedarkan kembali dengan imbalan tertentu.

Pengungkapan juga dilakukan pada 13 Maret 2026 di wilayah Tarik serta 26 Maret 2026 di kawasan Sarirogo, dengan modus serupa, yakni peredaran melalui sistem ranjau dan COD.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga pidana mati.

“Kami tidak berhenti sampai di sini. Pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba,” tegasnya. (*)

Polri–Universitas Borobudur Perkuat Kolaborasi, Akselerasi Transformasi Pendidikan melalui Pusat Studi Kepolisian

Jakarta, 10 April 2026 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengakselerasi transformasi di bidang pendidikan melalui penguatan kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. Salah satu langkah konkret ditunjukkan melalui kerja sama antara Polri dan Universitas Borobudur dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian, sebagai bagian dari upaya yang perlu segera diketahui masyarakat luas dalam mendukung Transformasi Polri.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa pembangunan pusat studi kepolisian merupakan bagian penting dari transformasi Polri yang adaptif dan terbuka terhadap kolaborasi akademik. Hal ini diungkapkan Wakapolri saat Rapat Analisa dan Evaluasi Quickwins jajaran Polri pada 9 April 2026 di Mabes Polri.

“Akselerasi transformasi di bidang pendidikan. Juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan jajaran yang sudah melaksanakan kegiatan PKS Pusat Studi Kepolisian di sembilan perguruan tinggi yang ada di wilayah. Kemudian enam pusat studi sudah kita dirikan di PTIK. Harapan kita, dari tambahan PKS beberapa Polda harus kita lakukan, karena ini bagian dari komunikasi akademik yang kita bangun terus dan networking. Ketika kita sudah bisa masuk ke daerah kampus, kemampuan-kemampuan kampus untuk berpikir kritis dapat memberikan saran dan masukan kepada kita. Kita terbuka dan komunikasi,” ujar Wakapolri.

“Kami sangat antusias dan mengapresiasi langkah terbuka Polri dalam memanfaatkan riset ilmiah kampus sebagai dasar kajian penyusunan program-program kepolisian ke depan. Kolaborasi ini menjadi ruang strategis bagi dunia akademik untuk berkontribusi nyata dalam mendukung kebijakan Polri yang berbasis data dan keilmuan,” ujar Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Secara nasional, penguatan kolaborasi Polri dengan dunia akademik terus berkembang signifikan, dengan capaian sebagai berikut:

• 77 Nota Kesepahaman (MoU) dengan kampus terkemuka di seluruh Indonesia;

• 25 universitas telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan telah meluncurkan Pusat Studi Kepolisian;

• 16 Pusat Studi Kepolisian dengan spesialisasi keilmuan telah dibentuk di STIK-PTIK Lemdiklat Polri.

Pusat Studi Kepolisian ini menjadi pilar dalam mendukung pengembangan dan implementasi konsep Smart Policing, yang mencakup:

• Mengharmonikan dan menyatukan berbagai model pemolisian;

• Mampu memprediksi, menghadapi, hingga merehabilitasi permasalahan;

• Adaptif terhadap berbagai lingkungan sosial;

• Dapat diimplementasikan pada tingkat lokal, nasional hingga global;

• Mengatasi gangguan keteraturan sosial secara sistematis (by design);

• Menjawab tantangan keteraturan sosial di ruang digital/virtual;

• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik secara prima melalui one stop service;

• Bersifat prediktif, proaktif, dan problem solving;

• Mampu menjembatani berbagai situasi darurat (emergency) maupun kontijensi;

• Didukung oleh personel Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

Sebagai implementasi nyata di lapangan, Polres Metro Jakarta Timur bersama Universitas Borobudur telah melaksanakan langkah awal pembentukan Posko Pusat Studi Kepolisian.

Pada Selasa, 7 April 2026, Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Achmad Akbar, S.I.K., M.Si. melaksanakan audiensi ke Universitas Borobudur guna membahas teknis pembentukan Posko Pusat Studi Kepolisian. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Polda Metro Jaya dengan Universitas Borobudur terkait penyelenggaraan pusat studi tersebut.

Audiensi diisi dengan diskusi teknis mengenai implementasi kerja sama, mencakup pertukaran data, riset ilmiah, serta program pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres didampingi Kasat Binmas dan perangkat Posko, sementara dari pihak kampus dihadiri oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Syaiful, M.Si., serta Direktur Pascasarjana Prof. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku penanggung jawab Pusat Studi Kepolisian Universitas Borobudur, beserta jajaran terkait.

Melalui pertemuan tersebut, juga disepakati pendirian Posko Pusat Studi Kepolisian di lingkungan kampus Universitas Borobudur yang akan difungsikan sebagai sekretariat bersama dalam mendukung kegiatan riset, kajian, dan pengabdian masyarakat.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen Polri dalam menghadirkan institusi yang modern, terbuka, dan berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, sebagai bagian dari Transformasi Polri.

Polantas Menyapa, Satlantas Polres Madiun Kota Berikan Pelayanan Wajib Pajak dan Edukasi Tertib Berlalu Lintas

 

Madiun Kota – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Madiun Kota kembali menggelar kegiatan “Polantas Menyapa” pada Jumat, 10 April 2026. Kegiatan ini difokuskan pada pelayanan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor, sekaligus memberikan edukasi terkait tata cara berkendara yang baik dan benar.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Satlantas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Selain memastikan proses berjalan lancar, petugas juga memberikan pendampingan serta arahan agar masyarakat memahami pentingnya tertib administrasi kendaraan.

Di sela kegiatan, petugas juga menyampaikan edukasi kepada para wajib pajak mengenai keselamatan berlalu lintas. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap, serta mengutamakan keselamatan di jalan raya.

Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Nanang Cahyono, S.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan “Polantas Menyapa” merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya sebatas pelayanan kepada wajib pajak, namun juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya tertib administrasi kendaraan dan disiplin dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujar AKP Nanang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan semakin meningkat, sekaligus mampu menciptakan budaya tertib berlalu lintas di wilayah Kota Madiun.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan pelayanan yang cepat, humanis, dan informatif dari jajaran Satlantas Polres Madiun Kota.

Polres Mojokerto Kota Perkuat Partisipasi Masyarakat Jaga Keamanan Melalui Sabuk Kamtibmas

KOTA MOJOKERTO – Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban, Polres Mojokerto Kota Polda Jatim menggelar kegiatan Silaturahmi Sabuk Kamtibmas bersama berbagai elemen masyarakat, Kamis (09/04/2026).

Kegiatan Silaturahmi Sabuk Kamtibmas ini sebagai wujud nyata komitmen Polres Mojokerto Kota Polda Jatim dalam membangun kemitraan dengan masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif

Dihadiri langsung oleh Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto didampingi Wakapolres Kompol Jalaludin, S.H., para Pejabat Utama (PJU), Sabuk Kamtibmas diikuti puluhan perwakilan masyarakat mulai dari ojek online, tukang parkir, tukang becak dan pedagang kaki lima.

Kapolres Mojokerto Kota mengatakan,terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota tidak lepas dari peran serta masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah hadir dan yang selama ini turut membantu dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, ” ujar AKBP Herdiawan.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara kepolisian dan masyarakat. 

Ke depan, pihaknya akan membentuk grup komunikasi berbasis WhatsApp sebagai sarana berbagi informasi terkait kamtibmas secara cepat dan efektif.

“Partisipasi aktif dari ojek online, tukang parkir, tukang becak, pedagang kaki lima, hingga warga sangat penting dalam menjaga keamanan sehari-hari," tambahnya.

Ia juga berharap sinergi ini terus terjalin, sehingga setiap potensi gangguan kamtibmas dapat segera diantisipasi bersama.

Sebagai bentuk kepedulian, kegiatan juga diisi dengan pemberian tali asih kepada para peserta yang hadir. (*)

21 Personel Brimob Perkuat Timnas Indonesia di Ajang Dunia Indoor Skydiving 2026 di Prancis

Jakarta - Sebanyak 21 personel Korps Brimob Polri dipercaya memperkuat Tim Nasional Indonesia dalam ajang bergengsi 6th FAI World Cup Indoor Skydiving yang digelar pada 9–11 April 2026 di Lesquin, Lille, Prancis. Keikutsertaan ini menjadi wujud kontribusi Polri dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah olahraga dirgantara internasional sekaligus menunjukkan profesionalisme personel Brimob di bidang olahraga ekstrem.

Kejuaraan dunia tersebut diikuti oleh 24 negara yang siap bersaing di berbagai kategori, yakni 4-Way FS Open yang diikuti 26 tim dari 16 negara, 4-Way FS Female sebanyak 14 tim dari 12 negara, serta 4-Way VFS Open yang diikuti 10 tim dari 8 negara. Ajang tahunan ini mempertemukan atlet indoor skydiving terbaik dunia dalam disiplin formation skydiving dan vertical formation skydiving, sehingga menjadi salah satu kompetisi paling prestisius di cabang olahraga dirgantara.

Ketua Kontingen Timnas Indoor Skydiving Indonesia, Irjen. Pol. Almas Widodo Kolopaking, menegaskan bahwa partisipasi personel Brimob merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar dalam membawa nama Indonesia di panggung global.

“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar Timnas Indoor Skydiving dapat tampil maksimal, menjaga semangat juang, serta memberikan hasil terbaik untuk Indonesia,” ujar Almas.

Kontingen Indonesia terdiri dari 21 personel gabungan Korps Brimob Polri yang terlatih dan siap mewakili Indonesia pada sejumlah nomor pertandingan. Keikutsertaan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan prestasi olahraga dirgantara nasional.

Kejuaraan yang berlangsung di Lille, Prancis ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat eksistensi Indonesia dalam kompetisi internasional serta menginspirasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga dirgantara.

Kakorlantas Polri Resmikan Safety Driving Center (SDC) Polda Kalsel

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Ditlantas Polda Kalsel) secara resmi meluncurkan operasional Safety Driving Center (SDC), sebuah fasilitas modern yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan etika berkendara masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Acara peresmian pada Rabu (8/4/2026) ini dihadiri langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. dan pejabat utama Polda Kalsel serta jajaran terkait.

Peresmian oleh Kakorlantas Polri ini juga menandai komitmen bersama dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang lebih baik di Kalimantan Selatan.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H., mengatakan, dalam keterangannya Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa kehadiran pusat pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui jalur edukasi.

Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat edukasi berkendara yang mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kalimantan Selatan.

Kapolda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri serta Kakorlantas Polri atas dukungannya dalam pembangunan SDC di Bumi Lambung Mangkurat. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalsel yang telah bersinergi menyukseskan program yang dibuat oleh Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol Dr. M. Fahri Siregar, S.H., S.I.K., M.H. ini.

"Harapan kami dengan keberadaan SDC di Provinsi Kalimantan Selatan ini bisa meningkatkan budaya tertib berlalulintas, khususnya kepada masyarakat di Kalimantan Selatan," ujar Kapolda Kalsel di hadapan awak media.

Lebih lanjut, Kapolda menekankan bahwa fokus utama dari pengoperasian SDC ini adalah untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan. Dengan pelatihan dan edukasi yang terstandarisasi di SDC, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan berkendara yang lebih baik serta kesadaran hukum yang tinggi saat di jalan raya.

Safety Driving Center Polda Kalsel menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar teknik berkendara yang aman dan benar, membentuk karakter pengendara yang disiplin dan patuh pada aturan lalu lintas.

Selain itu juga untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas, terutama yang mengakibatkan korban jiwa. Polda Kalsel akan terus berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk pengembangan program-program SDC ke depannya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa fasilitas ini bukan sekadar tempat ujian, melainkan pusat edukasi bagi pengemudi agar memiliki keterampilan teknis yang mumpuni sekaligus kesadaran hukum yang tinggi saat di jalan raya.

Kakorlantas berharap Peluncuran ini dapat menjadi titik balik dalam menciptakan ekosistem jalan raya yang lebih aman di Kalimantan Selatan.

Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas otomotif, hingga instansi terkait untuk memanfaatkan fasilitas ini guna memastikan setiap pengemudi yang turun ke jalan adalah pengemudi yang bertanggung jawab.

Dengan diresmikannya Safety Driving Center ini, Ditlantas Polda Kalsel mempertegas slogan "Utamakan Keselamatan sebagai Kebutuhan" bagi seluruh warga Banua.

Polres Gresik Amankan Komplotan Residivis Pencuri Kabel PLN Lintas Daerah*

 *

GRESIK - Gerak cepat jajaran Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim berhasil menangkap komplotan residivis spesialis pencurian kabel trafo milik PT PLN dan mengamankan Lima orang tersangka.

Kelima orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial E.D (41), H.L (34), M.H (32), D.W (33), dan R.F (34). 

Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution mengatakan, Tiga di antara para tersangka merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas pada tahun 2025.

"Dari Lima tersangka ini ada Tiga orang diketahui residivis kasus serupa,"ujar AKBP Ramadhan, Selasa (8/4/26).

saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Ngawi. 

Lima pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Ngawi pada Senin (6/4/2026) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari laporan pencurian kabel yang terjadi di wilayah Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

"Kasus ini bermula pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, saat warga Dusun Watangrejo, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, melaporkan adanya pemadaman listrik mendadak," jelas AKBP Ranadhan.

Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PLN, diketahui bahwa satu set kabel incoming trafo distribusi 20 KV telah hilang setelah dipotong oleh pelaku. 

Akibat kejadian tersebut, PT PLN ULP Giri mengalami kerugian materiil sebesar Rp14 juta.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan gunting besi berukuran besar untuk memotong kabel distribusi. 

Mereka tidak segan menyebabkan pemadaman listrik demi mengambil material tembaga yang kemudian dijual kembali.

Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini diketahui sangat aktif dan telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya sembilan tempat kejadian perkara (TKP) di Gresik, 14 TKP di Ngawi, serta satu TKP di Bangkalan.

Dalam penangkapan tersebut, Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga gunting besi berukuran besar, linggis, palu besi, kunci pas ring, rompi biru, topi kupluk, karung putih, serta satu plat nomor palsu yang digunakan untuk mengelabui petugas.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu. 

"Para tersangka terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun," kata AKBP Ramadhan.

Kapolres Gresik juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas umum, khususnya gardu listrik.

“Jika menemukan orang yang mengaku petugas namun tidak dilengkapi surat tugas atau melakukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak kepolisian melalui Call Center 110 atau layanan Lapor Kapolres (Lapor Cak Rama) di 0811-8800-2006.” tegasnya. (*)

Polri Untuk Masyarakat : Polres Blitar Beri Layanan Satu Atap di MPP

BLITAR – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Polres Blitar Polda Jatim terus melakukan inovasi melalui penyediaan Mal Pelayanan Publik yang berlokasi di ruang pelayanan Mal Prabu Hayam Wuruk.

Ruang pelayanan tersebut menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat, di antaranya pelayanan identifikasi, bebas narkoba, Samsat, SPKT, serta pembuatan SKCK. 

Dengan konsep satu ruangan terpadu, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dan cepat dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan kepolisian.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kabag Ops Kompol Siswanto menyampaikan bahwa Polres Blitar Polda Jatim akan terus berbenah dan berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Polres Blitar terus melakukan perbaikan dan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan, kenyamanan, serta efisiensi dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kepolisian. (*)

*Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Jakarta, 9 April 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan:

• Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal

• Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan

• Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Ancaman Nyata: Puluhan Kasus dan Kerugian Miliaran Rupiah

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak:

• 42 kasus tengah diproses hukum

• 1 kasus sudah tahap lanjutan

• Kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Sinergi Hingga ke Arab Saudi

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.

Komitmen Pemerintah: Aman dan Tidak Membebani

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden:

1. Perlindungan penuh terhadap jemaah

2. Menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Imbauan: Waspada Modus Haji Ilegal

Polri mengingatkan masyarakat untuk:

• Tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi

• Memastikan travel memiliki izin resmi

• Segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif.

Polantas Menyapa, Satlantas Polres Madiun Kota Serahkan SIM dan Edukasi Tertib Berlalu Lintas

 

Madiun Kota, Kamis 06 April 2026— Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota kembali melaksanakan kegiatan Polantas Menyapa sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, petugas secara langsung menyerahkan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada para pemohon dengan pendekatan humanis, ramah, dan profesional.

Selain penyerahan SIM, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Edukasi yang disampaikan meliputi kewajiban melengkapi administrasi berkendara, penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar, serta kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama di jalan raya.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa dilayani dengan baik serta mendapatkan pemahaman tambahan terkait pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Nanang Cahyono, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan Polantas Menyapa merupakan salah satu upaya Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

> “Melalui kegiatan Polantas Menyapa ini, kami ingin menghadirkan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Tidak hanya menyerahkan SIM kepada pemohon, tetapi juga memberikan edukasi pentingnya tertib berlalu lintas. Kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama,” ujar AKP Nanang Cahyono, S.Pd.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kota Madiun.

Polres Pasuruan Kota Siapkan Jalur Alternatif Dampak Pembongkaran Jembatan Bok Wedi

KOTA PASURUAN — Penutupan total Jalan Ir H Juanda Kota Pasuruan resmi diberlakukan mulai Rabu (08/04/2026). 

Kebijakan ini dilakukan sebagai dampak dari pembongkaran Jembatan Bok Wedi yang terletak di Jalan Raya Ir H Juanda, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, menjadi akses vital bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, penutupan sementara ruas jalan ini berdampak cukup signifikan terhadap mobilitas kendaraan, baik dari dalam kota maupun luar daerah.

Menyikapi hal tersebut, Satlantas Polres Pasuruan Kota Polda Jatim menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan ke sejumlah jalur alternatif yang dinilai mampu menampung volume kendaraan selama proses pembongkaran berlangsung.

Untuk kendaraan dari arah timur, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur Lingkar Selatan Kota Pasuruan. 

Pengendara diarahkan melintasi Jalan Raya HOS Cokroaminoto, Jalan Raya KH Hasyim Ashari, Jalan Raya Untung Surapati, hingga Jalan Raya Gatot Subroto sebagai jalur penghubung utama.

Sementara itu, kendaraan dari arah barat, khususnya dari Jalan Raya Ir Soekarno Hatta, dialihkan melalui Jalan Raya Balaikota, dilanjutkan ke Jalan Raya dr Wahidin Sudiro Husodo, kemudian menuju Jalan Raya KH Hasyim Ashari hingga tersambung ke Jalan Raya HOS Cokroaminoto.

Pengalihan arus ini diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan akibat penutupan total ruas Jalan Ir H Juanda. 

Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya preventif guna meminimalisir potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Amrullah Setiawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel di sejumlah titik strategis untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta membantu mengarahkan pengguna jalan.

“Kami telah menempatkan anggota di lapangan serta memasang rambu-rambu petunjuk arah. Kami mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama,” ujar AKP Amrullah Setiawan, Rabu (8/4/26).

Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif yang telah ditentukan. 

Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, diharapkan situasi arus kendaraan tetap kondusif selama proses pembongkaran Jembatan Bok Wedi berlangsung. (*)

Polri Dinilai Sukses Kelola Arus Mudik dan Balik Lebaran, Tuai Respons Positif Masyarakat

 

Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dinilai berjalan lancar. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Polri dalam mengelola lalu lintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat.

Selama periode operasi yang berlangsung selama 13 hari, Polri dinilai mampu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal. Tidak hanya memastikan kelancaran arus lalu lintas, Polri juga dinilai berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Saputra Hasibuan, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Keberhasilan melancarkan arus mudik dan balik Lebaran ini menunjukkan bahwa Polri hadir memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Polri mampu memberikan pelayanan yang nyaman, cepat, dan responsif sehingga masyarakat merasa aman selama perjalanan,” ujar Edi.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri di berbagai titik pengamanan dan pelayanan memberikan dampak signifikan terhadap persepsi publik. Menurutnya, masyarakat merasakan langsung kecepatan respons dan kesiapsiagaan petugas di lapangan.

“Yang dirasakan masyarakat adalah Polri hadir memberikan pelayanan yang cepat dan membuat masyarakat merasa nyaman. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan Operasi Ketupat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan operasi, Polri juga mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

“Dalam 13 hari pelaksanaan Operasi Ketupat, Polri banyak mendapatkan respons positif dari masyarakat. Ini menjadi catatan baik dan harus terus dipertahankan ke depan,” pungkasnya.

Dengan capaian tersebut, Polri diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengamanan momen-momen besar yang melibatkan mobilitas masyarakat secara masif seperti arus mudik dan balik Lebaran.

Perkuat Soliditas, POM TNI dan Propam Polri Gelar Coffee Morning & Halal Bihalal 1447 H

*Jakarta* — Pusat Polisi Militer (POM) TNI bersama POM Angkatan dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar *Coffee Morning & Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H* sebagai langkah memperkuat sinergitas dan soliditas antar institusi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara TNI dan Polri di tengah dinamika tugas yang semakin berkembang.

Dalam sambutannya, *Danpuspomad* menegaskan bahwa kebersamaan yang terjalin selama ini harus terus dijaga dan diperkuat, khususnya dalam membangun komunikasi serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, *Kadivpropam Polri* menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global dan perkembangan situasi yang cepat menuntut kesiapan seluruh elemen negara untuk selalu adaptif dan responsif.

Menurutnya, TNI dan Polri memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.

“Dalam perspektif masyarakat, TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara POM TNI dan Propam Polri semakin kuat, tidak hanya dalam hubungan kelembagaan, tetapi juga dalam implementasi di lapangan.

Dengan soliditas yang terus diperkuat, TNI–Polri diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus menghadirkan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat.

Polri Bekali Petugas dengan Buku Saku “0%” sebagai Panduan Sosialisasi Program Pro-Rakyat

 *

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui langkah konkret di lapangan, dengan membekali personel menggunakan Buku Saku “0%: Mari Kita Bantu Presiden Prabowo Bantu Saudara-Saudara Kita Keluar Dari Kemiskinan”.

Buku saku ini menjadi panduan utama bagi petugas patroli dan Bhabinkamtibmas, baik dalam bentuk digital maupun cetak, guna memudahkan penyampaian informasi program-program pemerintah sekaligus mendukung fungsi pengawasan agar tepat sasaran.

Pesan Presiden Prabowo yang menjadi semangat gerakan ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial:

“Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang.”

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa pembekalan Buku Saku 0% merupakan bagian dari transformasi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak informasi program pemerintah. Dengan Buku Saku 0% yang dibekalkan secara digital maupun cetak, anggota di lapangan mampu menjelaskan secara utuh sekaligus melakukan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wakapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, 8 April 2026.

Buku Saku 0% disusun secara sistematis dan terbagi dalam tiga kelompok program utama, yaitu:

I. Program 0% Kemiskinan

Program yang difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, meliputi:

• Sekolah Rakyat (SR)

• Program Keluarga Harapan (PKH)

• Bantuan Sosial Sembako

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

• Program Indonesia Pintar (PIP)

• Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas

• Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (Bansos Atensi)

• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

• Dukungan Generasi Melek Teknologi (Gen-Matic)

• Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim-Piatu (Atensi YAPI)

• Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

• Subsidi LPG

• Subsidi & Kompensasi Listrik

• Kompensasi Pertalite

• Subsidi dan Kompensasi Solar

• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

• Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

II. Program Universal

Program yang menyasar seluruh lapisan masyarakat:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)

• Cek Kesehatan Gratis (CKG)

⸻

III. Program Afirmatif

Program yang memberikan dukungan khusus untuk peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat:

• Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (MagangHub)

• Sekolah Unggul Garuda

• Beasiswa LPDP

• Beasiswa S1 Garuda (Kemendiktisaintek)

• Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara

• Beasiswa S1 Universitas Pertahanan (UNHAN)

• Subsidi Pupuk

• Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Selain itu, buku saku ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai maksud program, sasaran penerima, besaran manfaat, serta tata cara pendaftaran, sehingga memudahkan petugas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dengan pembekalan ini, Polri optimistis seluruh personel di lapangan dapat menjadi ujung tombak penyampaian informasi program pemerintah, sekaligus memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran

Kapolda Jatim Satukan Aremania - Bonek, Sepakat Tak Ada Rivalitas di Luar Lapangan

SURABAYA – Upaya rekonsiliasi suporter di Jawa Timur terus diperkuat. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mempertemukan perwakilan Aremania dan Bonek dalam audiensi di Mapolda Jatim, Rabu (8/4/2026), guna memastikan pertandingan Arema FC kontra Persebaya Surabaya berlangsung aman dan damai.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para suporter yang telah menunjukkan niat baik untuk membangun komunikasi yang positif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan suporter dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Polda Jawa Timur. Kita semua berharap setiap pertandingan sepak bola di Jawa Timur ke depan dapat berjalan dengan suportif dan aman,” kata Irjen Nanang.

Ia menekankan pentingnya mengubah stigma negatif terhadap sepak bola menjadi tontonan yang aman dan menyenangkan, serta menegaskan komitmen membangun sepak bola yang lebih humanis pasca Tragedi Kanjuruhan.

Polda Jatim juga memastikan kesiapan pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan preventif guna mencegah potensi gesekan antar suporter.

"Saya tekankan kepada seluruh suporter agar menjunjung tinggi sportivitas dan tidak membawa rivalitas di luar lapangan,” tegasnya.

Kapolda Jatim menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola harus diimbangi dengan penyelenggaraan yang profesional agar turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, perwakilan Bonek Mania, Rafika, menyatakan kesiapan pihaknya menjaga kondusivitas serta mendukung terciptanya suasana damai.

“Bonek Mania dan Aremania siap menjaga stabilitas kamtibmas di Jawa Timur. Kami sepakat tidak ada lagi rivalitas di luar lapangan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Aremania, Gozali, yang menyatakan komitmennya untuk bangkit dan membangun sinergi.

“Aremania ingin bangkit dari trauma. Kami berkomitmen menjaga kondusivitas dan siap mengawal perjalanan tim Persebaya menuju Malang,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi simbol kuat bahwa rivalitas suporter dapat diarahkan menjadi energi positif demi kemajuan sepak bola Jawa Timur yang aman, tertib, dan berkelas. (*)

Pimpin Anev, Kapolda Jatim : Situasi Kamtibmas Jawa Timur Januari - Maret 2026 Kondusif*

SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si menyebut situasi kamtibmas di Jawa Timur selama Triwulan I Tahun 2026 secara umum aman dan kondusif. 

Meski begitu, seluruh jajaran diminta tetap siaga menghadapi berbagai agenda nasional dan potensi kerawanan untuk tetap menjaga kondusifitas

Hal itu disampaikan Irjen Nanang saat memimpin Gelar Operasional Anev Sitkamtibmas Triwulan I Tahun 2026 Polda Jatim, Rabu (8/4/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena situasi kamtibmas selama Januari sampai Maret 2026 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Pengamanan Ramadan, Nyepi, hingga Operasi Ketupat Semeru juga berjalan baik, termasuk arus mudik dan balik di Jawa Timur,” kata Irjen Nanang.

Data Anev mencatat jumlah kejahatan di Jatim pada Januari sebanyak 5.367 kasus, Februari 5.434 kasus, dan Maret turun menjadi 5.349 kasus. 

Sementara total gangguan kamtibmas tercatat 6.348 kejadian pada Januari, 6.588 kejadian pada Februari, dan 6.773 kejadian pada Maret.

“Secara umum situasi kamtibmas masih terkendali. Namun seluruh satuan wilayah harus terus meningkatkan deteksi dini, kecepatan respons, dan efektivitas penyelesaian perkara,” tegas Irjen Nanang.

Ia juga memberi atensi pada sejumlah isu strategis, seperti May Day, dinamika buruh dan PPPK, potensi gesekan perguruan silat, sound horeg, stabilitas BBM, LPG, dan bahan pokok, pengamanan Liga 1, hingga potensi bencana cuaca ekstrem.

Selain itu, pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI di Nganjuk dalam rangka peresmian Monumen dan Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah juga menjadi perhatian khusus.

“Saya minta seluruh jajaran melakukan mapping potensi kerawanan, khususnya menjelang May Day, dinamika buruh, serta pengamanan agenda VVIP Presiden. Hadapi secara humanis, jangan terpancing, tetapi tetap tegas dan terukur sesuai protap,” tutur Irjen Nanang.

Ia juga meminta jajarannya mengantisipasi potensi panic buying, kelangkaan BBM dan LPG, serta praktik penimbunan bahan pokok dan energi.

Di akhir arahannya, Irjen Nanang menegaskan pentingnya pelayanan prima, penguatan etika personel, serta menghindari arogansi dan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Cegah keras arogansi anggota, pelanggaran, maupun tindakan yang berpotensi menurunkan public trust. Pelayanan harus komunikatif, mawas diri, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Irjen Nanang. (*)

Haidar Alwi: Operasi Ketupat 2026 Bukti Nyata Presisi Kapolri, 85,3% Pemudik Puas

 

Jakarta - Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berdasarkan survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Capaian ini dipandang bukan sekadar statistik tahunan, melainkan gambaran nyata pengalaman publik dalam menghadapi salah satu mobilitas terbesar di dunia.

Dalam skala pergerakan jutaan orang lintas wilayah dalam waktu singkat, tingkat kepuasan tersebut menjadi indikator konkret bahwa sistem pengamanan dan pelayanan berjalan efektif. Keberhasilan ini dinilai lahir dari pendekatan terukur, terintegrasi, serta berbasis sistem yang kuat.

Mudik Lebaran selama ini dikenal bukan hanya tradisi sosial, tetapi fenomena nasional dengan kompleksitas tinggi. Lonjakan kendaraan, kepadatan jalur utama, potensi kecelakaan, hingga gangguan distribusi logistik menjadikan momentum ini sebagai ujian kapasitas negara. Dalam situasi tersebut, kegagalan pengelolaan bukan hanya berdampak pada kemacetan, tetapi berpotensi memicu gangguan stabilitas yang lebih luas. Karena itu, kelancaran dan keamanan mudik dipandang sebagai indikator kemampuan negara mengelola tekanan publik secara langsung.

Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi, menilai kepuasan publik pada momentum mudik tidak dapat dilihat sekadar sebagai ukuran pelayanan, tetapi refleksi kualitas sistem negara dalam mengelola mobilitas sosial berskala besar.

“Dalam sistem modern, pergerakan manusia dalam jumlah besar adalah ujian kapasitas negara yang paling nyata. Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman, lancar, dan terkendali, itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, data, dan eksekusi di lapangan. Kepuasan publik dalam konteks ini bukan sekadar persepsi, tetapi cerminan dari sistem yang bekerja secara utuh,” tegas Haidar Alwi.

Ia menekankan, tanpa memahami mudik sebagai sistem kompleks, angka kepuasan 85,3 persen mudah dianggap sebagai capaian biasa. Padahal di baliknya terdapat struktur pelayanan terintegrasi yang mencakup pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga kehadiran negara di titik-titik krusial perjalanan masyarakat.

Survei tersebut juga menampilkan indikator turunan yang memperkuat kualitas pelayanan di lapangan. Sebanyak 84 persen pemudik puas terhadap posko pelayanan kepolisian yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengamanan, sekaligus ruang istirahat masyarakat. Selain itu, 77,6 persen responden menyatakan puas terhadap rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow yang diterapkan secara dinamis untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Di sisi lain, 81,7 persen responden menyatakan puas terhadap ketersediaan bahan bakar, menunjukkan koordinasi lintas sektor berjalan efektif selama periode mudik. Data ini menegaskan keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil kerja sistem pelayanan yang saling terhubung dan berjalan simultan.

“Pelayanan publik yang efektif tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika sistem mampu menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi, di situlah kepercayaan publik mulai terbentuk secara rasional,” jelas Haidar Alwi.

Keberhasilan ini juga dinilai tidak terlepas dari arah kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, serta transparansi berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, kepolisian tidak hanya bergerak reaktif, tetapi mengedepankan kemampuan membaca potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah.

Dengan demikian, Operasi Ketupat 2026 dinilai tidak lagi sekadar operasi rutin tahunan, melainkan model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Polres Tanjungperak Ungkap Jaringan Pengedar Sabu, 4 Tersangka Diamankan di Surabaya

 *

TANJUNG PERAK - Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Wonosari, Surabaya. 

Dalam pengungkapan ini, Empat orang tersangka berhasil diamankan petugas yang bertugas sebagai pengedar.

Keempat tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AM, 43, N, 32, ADF, 19, dan M, 31. 

Mereka diketahui berperan sebagai pengedar dengan barang bukti 31 poket sabu dengan berat kotor 15,80 gram.

"Kami amankan sabu tersebut sudah dalam kemasan siap edar," kata Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjungperak, AKP Adik Agus Putrawan, Selasa (7/4).

Ia mengatakan, penangkapan dilakukan pada Rabu (1/4), sekitar pukul 17.30, di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Wonosari, Surabaya. 

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang pemasok berinisial MM yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tersangka AM mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung dari MM di pinggir Jalan Raya Bringin, Kabupaten Bangkalan, Madura. 

"Pengakuan tersangka bertemu langsung dengan MM di pinggir Jalan dan membeli sebanyak 10 gram sabu dengan harga Rp 6,5 juta," kata AKP Agus Putrawan.

Setelah mendapatkan barang haram tersebut, AM bersama tersangka N dan ADF kemudian membagi sabu menjadi kemasan poket kecil siap edar. 

"Selanjutnya, sabu tersebut diedarkan kembali oleh ADF dan M," lanjut," AKP Agus Putrawan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para tersangka telah menjalankan aktivitas peredaran sabu ini selama kurang lebih dua bulan. 

Mereka menjual sabu dalam paket kecil dengan harga bervariasi mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 600 ribu.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diketahui mampu meraup keuntungan hingga Rp 2 juta untuk setiap lima gram sabu yang berhasil dijual. 

Selain keuntungan materi, para pelaku juga kerap mengonsumsi sabu secara cuma-cuma dari hasil peredaran tersebut.

Pada penangkapan tersebut Polisi juga mengamankan uang tunai Rp 2,9 juta diduga hasil penjualan sabu. 

"Kami saat ini masih menyelidiki MM pengedar yang memasok sabu pada jaringan ini," pungkasnya.(*)

Polresta Malang Kota Rangkul Komunitas Ojol Waspadai Dampak Isu Global

 *

KOTA MALANG — Upaya memperkuat sinergi dan menjaga stabilitas keamanan kota terus dilakukan Polresta Malang Kota Polda Jatim melalui pendekatan kepada elemen masyarakat secara humanis.

Salah satunya dengan menggelar silaturahmi bersama komunitas ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) di basecamp PDOI, Taman Merjosari, Kota Malang, Selasa, (07/04/2026)

Silaturahmi Polresta Malang Kota melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kali ini dipimpin langsung Kasatlantas AKP Rio Angga Prasetyo, didampingi Kanit Regident AKP Fiad Arizal, Kanit Kamsel Iptu Juana Gita, serta anggota Satlantas.

AKP Rio Angga mengatakan, pertemuan ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan komunitas ojol yang berjumlah sekitar ±700 anggota di Kota Malang.

Pada kegiatan ini tidak hanya membahas Kamseltibcarlantas, tapi menjadi wadah membangun kesadaran kolektif menghadapi dinamika global yang berdampak hingga ke tingkat lokal.

“Di tengah isu global yang berkembang, termasuk kelangkaan BBM, kami mengajak rekan-rekan driver ojol untuk tidak mudah terpancing provokasi maupun euforia yang berpotensi merugikan diri sendiri dan mengganggu kondusivitas,” ujar AKP Rio.

Menurutnya, Driver ojol memiliki peran strategis sebagai mitra Kamseltibcarlantas sekaligus garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di ruang publik.

Dengan mobilitas tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat, para driver diharapkan mampu menjadi agen ketertiban serta penyampai informasi yang positif.

“Kami mengajak seluruh driver ojol untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,"tambahnya.

AKP Rio Angga kembali menegaskan, sesuai petunjuk dan arahan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana bahwa Polresta Malang Kota siap menjadi rumah bagi ojol apabila menghadapi kendala atau gangguan dalam operasional di lapangan.

Sementara itu, Ketua PDOI Kota Malang, Puji Waluyo, menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan Satlantas Polresta Malang Kota.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan keterbukaan dari Polresta Malang Kota dan siap mengajak seluruh anggota PDOI untuk turut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Malang, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar,” ungkap Puji

Ia juga menegaskan komitmen komunitasnya untuk terus mendukung upaya kepolisian menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

"Silaturahmi ini menjadi bukti sinergi, soliditas, dan kemitraan yang kuat antara Polresta Malang Kota dan komunitas ojol," pungkasnya. (*)